Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu), Marty Natalegawa mengatakan, tertangkapnya Hambali alias Riduan Isamudin di Thailand beberapa waktu lalu jangan sampai memicu pertentangan antara sesama anggota ASEAN.

"Adanya kepetingan dari beberapa negara ASEAN atas tertangkapnya Hambali, seperti Thailand, Filipina dan Malaysia, jangan sampai menimbulkan pertentangan antara negara ASEAN yang memiliki tekad dan tujuan sama atasi ancaman teror," kata Marty Natalegawa, di Jakarta, Selasa (19/8).

Menurutnya, ada dua dimensi yang mempengaruhi kepentingan sejumlah negara terhadap Hambali, yakni dimensi masa lalu yang berkaitan dengan aksi teror yang dilakukan Hambali di sejumlah negara antara lain di Indonesia, Filipina dan Malaysia.

"Selain itu, dimensi masa kini tentang informasi mengenai rencana aksi teror di masa datang yang akan dilakukan Hambali. Sehingga wajar jika banyak negara berkepentingan dengan penangkapan Hambali," ungkap Marty.

Namun, bukan berarti hal itu menjadi pemicu pertentangan antar-negara yang memiliki tekad dan tujuan sama mengatasi ancaman teror, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Untuk itu, lanjut Marty, Pemerintah Indonesia akan segera meminta penjelasan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai siapa yang berhak mengadili Hambali.

Dijelaskan, di antara negara lain yang berkepentingan atas penangkapan Hambali, Indonesia sangat berkepentingan mengingat Encep Nurjaman - nama lain Hambali - adalah warga negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia, sangat berkepentingan tidak saja karena Hambali terlibat beberapa aksi teror di Tanah Air, tetapi juga karena yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang tetap harus mendapat perlindungan hukum dan hak asasi sebagai warga sipil dari Pemerintah Indonesia.

"Bagaimanapun, Indonesia harus menjunjung tinggi proses hukum terhadap penduduk atau warga sipilnya yang tengah menjalani proses hukum di negara lain," katanya.

Dalam menangani kasus Hambali, papar Marty, Indonesia tidak saja melakukan diplomasi di tingkat teknis antar-menteri terkait, tetapi juga pada tingkat goverment to goverment (G to G), melalui pembicaraan langsung antara Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Presiden AS George W Bush.