Jaksa Agung MA Rachman membantah tudingan pihak lain yang menyebut Kejaksaan Agung lamban bekerja menuntaskan berbagai kasus KKN yang menumpuk di lembaganya.

Ia memberikan argumen, selama ini jajarannya untuk setahun lalu telah menyelesaikan penyidikan atas 493 kasus korupsi. Namun, ia menukas, soal BLBI, pihaknya masih terkait dengan perjanjian konglomerat dengan BPPN.

”Kalau ratusan kasus korupsi yang sudah selesai disidik selama ini masih dianggap kurang, yah bagaimana ya. Yang masih tersisa, terus kita sidik. Tapi kita laksanakan terus,” ujarnya, usai melantik Jaksa Ad-hoc kasus Priok di Kejagung, Kamis (19/6).

Ia juga membantah tudingan Pansus (Panitia Khusus) Pertamina DPR yang menyatakan, penyidikan atas sejumlah kasus korupsi di perusahaan minyak tersebut tidak serius. Menurutnya, tudingan tersebut salah karena aparat kejaksaan masih terus menyidik berbagai kasus tersebut. Salah satu buktinya, adalah digulirkannya kasus Exxor-Balongan ke pengadilan dengan terdakwa mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Tabrani Ismail.

”Penyidikan masih terus berjalan. Buktinya, sudah ada kasus korupsi Pertamina yang dilimpahkan ke pengadilan,” katanya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Kamis (19/6).

Sementara itu, persidangan perdana atas kasus proyek Exxor-I Balongan dibatalkan. Agenda pembacaan dakwaan terhadap mantan Direktur Pengolahan PT. Pertamina Tabrani Ismail pun tertunda dan belum bisa ditentukan kapan dihadiri terdakwa. Ini disebabkan adanya surat dokter yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, yang menyatakan Tabrani sakit sehari menjelang persidangan.

Meski sempat dipersoalkan oleh Ketua Majelis Hakim Iskandar Tjakke, sebaliknya Jaksa Penuntut Umum Febry Trianto pada persidangan perdana minggu lalu, mengatakan percaya saja pada surat dokter itu.

Ia malah menyatakan tidak juga akan melakukan upaya paksa, jika terdakwa tidak juga hadir di persidangan. Pun, dikatakannya Jaksa teleh berupaya maksimal untuk membawa kasus ini ke persidangan. Ia pun tidak menyebutkan dakwaan yang akan dikenakan kepada Tabrani