Kehidupan nelayan kecil tak kunjung membaik di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna.  

“Kesejahteraan nelayan kecil merupakan simbol Indonesia Raya, artinya jika nelayan kecil sejahtera berarti tandanya negara telah berada di alur pelayaran yang benar,” kata Hendra dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (28/8/2024).

Di awal pemerintahan Jokowi, nelayan seolah memiliki secercah harapan kala jargon Indonesia sebagai poros maritim dunia dikumandangkan. 

“Kami kira ini akan menandai langkah penting kemajuan bangsa, nyatanya tidak, justru terjadi anomali dimana di saat kemiskinan secara nasional turun, justru kemiskinan ekstrem di pesisir meningkat,” ujarnya.

Menurut Hendra, jumlah penduduk miskin ekstrem justru meningkat dari 2,1 juta jiwa menjadi 3,9 juta jiwa dalam rentang waktu dari 2011 sampai 2022. Begitupun jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir juga naik signifikan dari 7,8 juta jiwa menjadi 17,7 juta jiwa di periode yang sama.

“Cukup memprihatinkan bila kita melihat kenyataan tersebut, menyimpulkan bahwa negara ini belum sepenuhnya berada di alur pelayaran yang benar atau sang nakhoda salah arah dalam menentukan kompas pelayaran,” katanya menambahkan.

Hendra menegaskan, jika pemerintah saat ini di akhir pemerintahanya memfokuskan diri untuk membangun ibukota baru, maka KPPMPI berharap pemerintah mendatang dapat menghadirkan paradigma baru dalam membangun nusantara ini yakni membangun Indonesia dari laut, membangun Indonesia dari pesisir.

KPPMPI mengapresiasi keputusan Presiden keempat RI KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 november 1999 membentuk Departemen Eksplorasi Laut yang sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Menurut KPPMPI, langkah anti mainstream Gus Dur kala itu berdampak kepada terangkatnya isu kelautan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional. 

“Ya, langkah berani seperti ini yang kita maksud, langkah yang sesuai dengan khittah dan jati diri bangsa,” pungkas Hendra. []