Deputi Bidang V Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot Dewa Broto, kemarin, Senin (28/03), mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangan Gatot bertujuan meminta kepastian soal status proyek Pusat Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

"Kami datang ke sini karena tidak ingin salah langkah, jangan sampai ada (kasus) Hambalang kedua," kata Gatot Dewa Broto.

Menurut Gatot, pemimpin KPK yang diwakili Saut Situmorang menyampaikan bahwa proyek tersebut boleh dilanjutkan. Sebab, yang disita KPK adalah dokumen-dokumennya.

Meski begitu, KPK menyarankan agar berhati-hati bila ingin meneruskan proyek tersebut. "Ada pergerakan tanah di sana sehingga terjadi longsor," kata Gatot.

Gatot menjelaskan, pembahasan kelanjutan proyek Hambalang akan dilaksanakan dalam rapat terbatas. Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk mengkaji ulang apakah proyek itu layak diteruskan atau tidak. Sesuai dengan saran KPK, perlu dilakukan audit yang komprehensif untuk mengkaji proyek tersebut.

Gatot mengakui pihaknya belum sempat melakukan pembahasan anggaran. Sebab, yang terpenting saat ini, kata dia, adalah mengatasi masalah teknis, yaitu soal tanah longsor.

Gatot menjelaskan ihwal nilai aset, pihak kontraktor menghitung ada 53 persen yang sudah selesai. Sedangkan, berdasarkan hitungan konsultan independen, ada 42 persen. Konsultan independen itu terdiri atas perwakilan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.

Gatot mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memutuskan nasib proyek yang sempat diselewengkan itu. Jika Presiden setuju untuk meneruskan, Kementerian Olahraga menargetkan pembangunan paling cepat dilakukan pada 2017. "Sebab, Asian Games digelar pada 2018," kata Gatot.