Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke negara luar negeri mendapat kritik. Jokowi dinilai, mestinya menyelesaikan dulu persoalan domestik yang kini menjadi perhatian luas masyarakat, sebelum berangkat ke luar negeri. Yakni, kemelut yang terjadi antara KPK dan Polri.

“Harusnya kan memang sebelum berangkat, dia kan selesaikan dulu konflik ini. Selesaikan dulu seharusnya," ujar pakar hukum tata negara, Refly Harun di kantor LBH, Jakarta, Kamis (05/02).

Dikatakan Refly, putusan terkait kemelut KPK-Polri diperlukan secepatnya agar masyarakat tidak bingung membaca sikap pemerintah.

Meski demikian, Refly menganggap, sikap Jokowi baru akan memutuskan penyelesaian konflik itu pekan depan atau pasca kunjungan ke luar negeri harus dihormati.

“Bukan soal etis atau moral. Ini (kunjungan ke luar negeri) kan sudah direncanakan sejak jauh hari. Sudah terjadwal, mau di apain lagi?," ujar dia.

Secara terpisah, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani, juga meminta

Presiden membuat keputusan terkait konflik KPK-Polri secepatnya. “Presiden harus mengambil keputusan segera, agar tidak terkatung-katung, dan berlarut. Nanti berspekulasi dan menimbulkan ketidakpastian," ujar dia kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (05/02).

Muzani berpendapat, seharusnya Jokowi mengambil keputusan soal kemelut KPK-Polri yang memanas sebelum meninggalkan Tanah Air. “Seharusnya Presiden segera ambil keputusan. Supaya persoalan domestik ini cepat selesai," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Jokowi sudah mendapat masukan dari berbagai pihak mulai dari Tim 9, Wantimpres, hingga elite-elite KIH yang mendatangi ke Istana negara. Kini saatnya Jokowi untuk ambil keputusan. “Presiden harus diberi ruang untuk mengambil keputusan," ujar Muzani.

Jokowi berangkat pukul 12.45 WIB, dari Bandara Halim Perdanakusuma. Ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Brunei dan Filipina. Ia didampingi oleh Ibu Negara Iriana Widodo. Akan tetapi, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak ikut serta.