Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis aturan impor baru terhadap 3 jenis barang elektronik, yakni telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet. Ketiga barang elektronik tersebut hanya dapat masuk melalui pelabuhan dan bandar udara tertentu. Upaya ini untuk menjaga kualitas gadget impor yang masuk ke Indonesia.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang ketentuan impor telepon seluler, komputer jinjing, dan komputer tablet pada Kamis (27/12) lalu. Permendag itu mulai berlaku pada 1 Januari 2013. Permendag itu diterbitkan guna mendukung Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L). Selain itu, untuk perkembangan industrialisasi dalam negeri di masa depan.

“Karena semakin meningkatnya volume impor ketiga jenis produk tersebut yang tidak memenuhi standar, maka standar mutu dan teknis produk tersebut harus lebih diperhatikan demi melindungi kepentingan konsumen. Jadi, ketiga gadget yang diimpor harus memenuhi standar dan persyaratan teknis yang berlaku," kata Gita kepada politikindonesia.com, Senin (31/12).

Dijelaskan, untuk pelabuhan laut yang diperbolehkan, yaitu Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar. Sementara itu, untuk bandar udara, Polonia di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.

“Beberapa syarat yang ditetapkan adalah syarat pelabelan serta manual dan kartu garansi purna jual dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag, dan standar teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika," ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemendag) Bachrul Chairi menambahkan, untuk dapat melakukan impor ketiga jenis produk tersebut, perusahaan harus mendapat penetapan Importir Terdaftar (IT) dan Persetujuan Impor (PI) Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet dari Menteri Perdagangan.

“Untuk mendapatkan PI tersebut, IT harus terlebih dahulu mendapatkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT), Kementerian Perindustrian, dan Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika," paparnya.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan, ketiga produk yang diimpor IT tersebut, hanya dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada distributor dan tidak boleh diberikan kepada retailer atau konsumen langsung.

“Adapun dokumen untuk pembuktian adalah bill of lading (airway bill) dan invoice untuk memperlihatkan waktu pengapalan dari negara asal, serta dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1) yang menunjukkan waktu tiba di pelabuhan tujuan," jelas Bachrul.