Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., secara resmi melantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi yang terdiri dari seorang Pimpinan Tinggi Madya (Eselon l) dan 8 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), dalam suatu upacara, di Ruang Serba Guna Kantor Bakamla, Jakarta, Jumat (13/05).

Para Pejabat Pimpinan Tinggi yang dilantik itu adalah: Laksma TNI Andi Achdar menjadi Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI (Eselon la), Laksma TNI Yuli Dharmawanto, S.H., M.H. (Direktur Hukum, Deputi Bidang Inhuker Bakamla RI / Eselon lla), Marsekal Pertama TNI Widiantoro Direktur Operasi Udara Maritim, Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI / Eselon lla), Kolonel Laut (KH) Drs. Edi Fernandi (Direktur Strategi Kamla, Deputi Bidang Inhuler Bakamla RI / Eselon lla).

Sucipto, S.H., M.H. (Direktur Kebijakan Kamla Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI / Eselon lla), Sandi, S.H., M.H. (Direktur Kerjasama Kamla Direktur Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI / Eselon lla), Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo (Plt. Direktur Operasi Laut Direktur Bidang Operasi dan latihan Bakamla RI / Eselon lla), Kombes Pol Drs. Arifin, M.H. (Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla RI / Eselon lla), serta Kolonel Laut (P) Suradi Agung Slamet, S.T., S.Sos., M.M., yang memperoleh kepercayaan mengemban tugas sebagai Plt. Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Bakamla RI, yang juga masuk dalam jajaran Pejabat Eselon lla.

Dalam sambutannnya, Laksdya TNI Ari Soedewo, mengatakan, Bakamla mempunyai tugas dan tantangan yang besar, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. “Oleh sebab itu, Bakamla membutuhkan Pejabat atau Pegawai yang mempunyai tanggung jawab besar pada bidang administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.”

Menurut Pati TNI berbintang tiga itu, dari kunjungan Komisi I DPR ke kantor Bakamla tanggal 14 April lalu dan kunjungan kerja spesifik Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR ke 3 kantor Kamla Zona Maritim (Barat, Tengah, dan Timur) secara bersamaan pada tanggal 21 dan 22 April yang lalu, dalam rangka untuk mengetahui kesiapan Pusat Komando dan Pengendalian Bakamla di pusat dan di daerah.

“Tentu saja terdapat masukan, saran, ataupun rekomendasi Komisi I DPR. Rekomendasi tersebut, tentu saja harus segera ditindaklanjuti oleh unit masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah (dalam hal ini eksekutif) dengan legislatif dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut,” kata Kepala Bakamla.

Kepala Bakamla juga menyampaikan, menjadi tantangan tersendiri bagi Deputi Operasi dan Latihan yang baru saja di lantik beserta jajarannya. Mengingat operasi (patroli) laut beberapa waktu lalu yang digelar, Bakamla menangkap beberapa kapal ikan asing berbendera Malaysia dengan ABK berkebangsaan Vietnam, dan sedang dalam proses hukum di kantor PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tarempa Provinsi Kepulauan Riau.

“Hasil patroli Bakamla bersama stakeholder tersebut agar ditindaklanjuti oleh unit terkait, sehingga proses hukumnya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berazaskan keadilan,” harapnya.

Turut hadir pada upacara tersebut, para Deputi dan para Direktur di jajaran Bakamla RI, serta sejumlah undangan lainnya.