Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina telah menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerjasama Trilateral terkait keamanan maritim di perbatasan ketiga negara. Dokumen kerjasama ini ditekan dalam acara di Park Lane Hotel, Jakarta, Kamis (14/07) malam.

Rilis dari Puspen TNI, Jumat menyebutkan, dokumen tersebut ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Bidang Operasi Angkatan Bersenjata Philipina, dan Wakil Sekretaris Keamanan Laut dan Divisi Kedaulatan Dewan Kemananan Nasional Perdana Menteri Malaysia, setelah keputusan dari pertemuan ke 3 Joint Working Group (JWG) di bidang patroli maritime Trilateral diantara tiga Negara yang dilaksanakan pada hari yang sama.

Kerangka ini dimaksudkan untuk mengoperasionalkan deklarasi bersama oleh para Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari Indonesia, Malaysia dan Filipina pada tindakan segera membicarakan isu/masalah keamanan di area maritim yang menjadi perhatian bersama, yang diadopsi pada 5 Mei 2016 di Yogyakarta, Indonesia.

Selain menyelesaikan kerangka tersebut, dalam pertemuan ke 3 JWG juga didiskusikan mengenai rincian dari Standard Operating Procedures (SOP) yang akan dilampirkan pada kerangka tersebut. SOP ini berisi rincian dalam lingkup pengaturan operasional yang akan dilaksanakan oleh ketiga Negara tersebut sebagai tindakan segera/cepat untuk mengatasi masalah-masalah keaman

Kerjasama Trilateral ini bertujuan untuk memperkuat dan mengkoordinasikan patroli pada masing-masing daerah maritime di Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui peningkatan komunikasi; pertukaran informasi dan intelijen; percepatan penempatan aset Angkatan Laut untuk respon yang cepat terhadap kapal-kapal yang berada dalam keadaan bahaya dan ancaman pada keselamatan manusia; dan memelihara komunikasi secara berkala dan koordinasi dengan pusat komando maritim serta aset Negara di pantai dari masing-masing Negara.