Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk melanjutkan proses seleksi 8 nama calon pimpinan (capim) KPK yang diajukan Presiden Joko Widodo. Uji kelayakan dan kepatutat dijadwalkan pada 14 Desember mendatang, dan berakhir dengan pemilihan pada 16 Desember 2015.

Keputusan tersebut diambil Komisi III DPR pada rapat pleno yang dilaksanakan secara tertutup, dipimpin langsung Ketua Komisi Aziz Syamsuddin, Senin (30/11) malam.

“Fit and proper test 14 Desember. Maraton 15 sampai 16 Desember diharapkan semua sudah selesai terpilih," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaedi Mahesa, usai rapat.

Desmond menyebut, keputusan itu diambil secara bulat oleh seluruh fraksi, setelah sebelumnya ada yang mempertanyakan kualitas para calon komisioner KPK yang diajukan serta ketiadaan unsur kejaksaan di dalamnya. "Keputusan bulat dan lanjutkan," ujar dia.

Jadwal uji kelayakan itu, bertepatan dengan berakhirnya masa kerja 4 pimpinan KPK saat ini, yakni Ketua KPK nonaktif Abraham Samad, Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

Desmond mengatakan, pihaknya memahami bahwa jadwal fit and proper test itu hampir bersamaan dengan berakhirnya masa kerja pimpinan KPK periode ini. Namun, hal itu dianggap tak bermasalah karena sama sekali tak melanggar UU.

Desmond beralasan, penentuan jadwal tersebut karena mempertimbangkan pilkada serentak 9 Desemner. “Kan 9 Desember itu pilkada serentak," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Ia menambahkan, segala kemungkinan soal pemilihan capim KPK masih terbuka. Dalam artian, Komisi III DPR bisa memilih 5 dari 10 calon yang ada, atau sebaliknya memilih kurang dari 5 calon.

"Korupsi di Indonesia tak turun-turun juga. Apakah 10 calon ini memahami harapan publik agar KPK bisa menurunkan indeks korupsi itu? Apakah itu ada di karakter mereka supaya Indonesia zero corruption? Maka aturan harus mereka pahami, zero corruption harus jalan. Tak sekedar tangkap-tangkap nantinya. Makanya bisa dipilih, ya bisa enggak," tambah dia.