Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengizinkan rencana Komisi VII DPR yang akan akan melakukan kunker ke Norwegia, Cina dan Selandia Baru. Kunjungan ini dibiayai dari Dewan Energi Nasional (DEN).

"Kami minta KPK untuk memastikan tidak ada dana dari DPR. KPK sudah memberikan izin untuk berangkat," kata Ketua Komisi VII, Sutan Bhatoegana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/05).

Menurut Sutan, keterlibatan KPK dibutuhkan untuk memastikan bahwa tak ada dana kunker dari DPR. Dana kunker untuk kebijakan energi nasional itu harus dipastikan seluruhnya berasal dari DEN. "KPK memastikan DPR tidak memberikan dana.

Kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Norwegia, Cina dan Selandia Baru dalam rangka pembuatan kebijakan energi nasional. Ada 23 anggota DPR yang ikut kunjungan.