Negara-negara Arab Teluk dan Yordania, meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memasukkan putra mantan presiden Yaman, Ahmed Saleh dan pemimpin milisi Houthi ke dalam daftar hitam (black list).

Reuters, Rabu (08/04), melaporkan, kemarin, Selasa (07/04), sebanyak 15 anggota DK PBB bertemu untuk pertama kalinya membahas rancangan resolusi, untuk membekukan aset dan larangan perjalanan bagi Ahmed Saleh.

Saleh merupakan mantan pemimpin pasukan elit Yaman, Garda Republik. Resolusi itu juga ditujukan terhadap Abdulmalik al-Houthi, pemimpin kelompok milisi Houthi, yang saat ini menguasai sebagian wilayah Yaman.

Sebelumnya, ayah Saleh, mantan presiden Ali Abdullah saleh dan 2 pemimpin senior Houthi, Abd al-Khaliq al-Houthi dan Abdullah Yahya al Hakim, telah masuk dalam daftar hitam pada November 2014.

Arab Saudi memulai serangan udara terhadap kelompok milisi Houthi di Yaman, hampir dua pekan lalu, bersama dengan koalisi yang terdiri dari negara-negara Arab Teluk.

Resolusi diajukan oleh Yordania dan enam anggota Dewan Kerjasama Teluk, mengatur embargo senjata terhadap milisi Houthi dan pasukan Yaman yang setia pada Saleh.

Yordania dan negara-negara Arab Teluk telah melakukan negosiasi, dengan 5 anggota tetap DK PBB pemilik hak veto, selama lebih dari sepekan sebelum menyebarkan rancangan resolusi pada Senin, 6 April.

Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdallah Al-Mouallim, mengatakan, embargo senjata hanya akan menyasar milisi Houthi dan tidak pada pemerintah Yaman yang didukung Saudi.

Sabtu (04/04) kemarin, Rusia telah mengusulkan rancangan resolusi, menuntut penghentian serangan udara oleh koalisi Arab untuk kepentingan kemanusiaan, yang memungkinkan dilakukannya evakuasi warga asing dari Yaman.