Subsidi bahan bakar minyak (BBM) kerap melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, pemerintah berupaya melakukan efisiensi belanja kementerian. Hasil efisiensi ini akan dikompensasi dengan lonjakan subsidi yang terjadi.

Demikian disampaikan Direktur APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofiyanto Kurniawan kepada pers saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jumat (15/02). Penggunaan dana cadangan yang ada serta mengefisienkan belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi opsi untuk menutupi lonjakan subsidi yang mungkin terjadi. “Kita masih fokus di situ,” ujar dia.

Belanja negara pada APBN 2013 tercatat Rp1.683 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.154,4 triliun dan transfer ke daerah Rp528,6 triliun. Khusus untuk belanja K/L, nilainya mencapai Rp594,6 triliun. Jumlahnya meningkat dibandingkan belanja K/L pada APBN-P 2012 sebesar Rp547,9 trilun.

Rofiyanto menyebut pemerintah belum ada rencana mengajukan APBN Perubahan. Terlebih, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) maupun konsumsi BBM bersubsidi sampai Januari 2013 masih on track.

Sampai akhir Januari 2013, harga ICP 111,07 dolar AS per barel. Namun, apabila harga ICP pada Februari semakin melonjak, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin tertekan dan konsumsi BBM semakin meningkat, percepatan pengajuan APBN-P akan diusulkan. "Kalau masih seperti saat ini, kita akan melaksanakan APBN-P sesuai waktu," ujar Rofiyanto.