KEHADIRAN Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum PDIP dan tokoh sentral dalam politik Indonesia, berkuasa selama 10 tahun belakangan, selama ini menjadi simbol kekuatan partai tersebut. Namun ada yang berbeda, belakangan ini, ada fenomena yang menarik perhatian: Megawati kok jarang muncul dalam kampanye Pilkada yang menampilkan calon kepala daerah dari PDIP?

Ketidakhadirannya ini menimbulkan pertanyaan besar bagi sebagian orang, apakah ini sebuah keputusan strategis atau justru merupakan tanda awal dari pergeseran dalam dinamika politik PDIP di kancah politik nasional.

Megawati dan Beban Elektoral?

Dalam konteks kontestasi Pilkada 2024, ketidakhadiran Megawati dalam kampanye bisa dipahami sebagai langkah cermat dari PDIP.

Seiring berjalannya waktu, Megawati tidak hanya dikenal sebagai putri Bung Karno, tetapi juga sebagai figur yang memiliki hubungan yang rumit atau bisa dikatakan perseteruan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sebelumnya merupakan kader PDIP yang sukses dan kini memiliki kekuasaan yang besar namun kini seolah-olah muncul menjadi musuh politik terbesar.

Perseteruan yang terjadi antara keduanya, meski tidak terlalu terbuka, tentu dapat berpotensi menciptakan beban elektoral bagi calon kepala daerah yang didukung oleh PDIP.

Sebagai figur yang sangat terkait dengan PDIP, Megawati secara tidak langsung bisa memicu perasaan negatif pada sebagian pemilih, terutama para pendukung Jokowi.

Hadirnya Jokowi yang pernah menjadi kader PDIP memberikan dukungan kepada beberapa kepala daerah mungkin membuat keterlibatan Megawati dalam kampanye tampak kontradiktif, seolah mengingatkan masyarakat akan friksi antara keduanya.

Maka dari itu, tidak menampilkan Megawati dalam kampanye adalah sebuah pilihan strategi yang dapat "meringankan" beban elektoral bagi calon-calon yang diusung oleh PDIP.

Generasi Baru Klan Soekarno Pro Prabowo

Senin, 25 November 2024, sesosok laki-laki besar berjalan di dalam istana Kepresidenan, dia adalah Didi Mahardika, cucu dari Soekarno, Proklamator dan Presiden pertama Indonesia, sosok yang belum banyak dikenal oleh publik.

Didi Mahardika adalah anak dari Alm Rachmawati Sukarnoputri putri ketiga dari Soekarno. Publik dikejutkan dengan kehadiran Didi ke Istana, publik belum begitu mengenal dan tahu betul sosok Didi Mahardika sebagai cucu Soekarno.

Publik lebih mengenal Puan Maharani, Prananda atau Pratama yaitu putra-putri dari Megawati yang sudah terjun ke kancah politik Indonesia melalui PDIP.

Munculnya figur anak dari Rachmawati, keponakan langsung dari Megawati, yang baru-baru ini diundang oleh Prabowo ke Istana menjadi pertanyaan politis di berbagai kalangan.

Prabowo, yang memiliki hubungan politis yang dekat dengan keluarga Soekarno, tampaknya mulai mendorong figur-figur yang lebih muda dari keluarga Soekarno, terutama yang memiliki potensi untuk menarik suara pemilih yang lebih luas di kalangan anak muda.

Didi Mahardika yang sebelumnya pernah berkiprah politik di Nasdem kini sudah menjadi salah satu pengurus DPP Gerindra adalah salah satu klan Soekarno yang mulai muncul.

Mungkin ini adalah strategi politik Prabowo untuk membangun citra baru yang lebih inklusif dan progresif, memperkuat garis nasionalisme dalam jalan politiknya.

Mengundang Didi Mahardika putra dari Rachmawati ke Istana bisa dilihat sebagai upaya untuk menarik perhatian bagi para lapisan baru anak muda simpatisan keluarga Soekarno yang mulai tumbuh di Indonesia.

Persimpangan Sejarah bagi Moncong Putih?

Jika dilihat dari berbagai dinamika yang ada, kekalahan dalam pilpres yang lalu,  perseteruan dengan mantan Presiden Jokowi, ketidakhadiran Megawati dalam kampanye Pilkada 2024 terlihat ada dinamika tersembunyi di dalam PDIP, apakah ini menjadi sinyal dari pudarnya sinar dan kepemimpinan PDIP di politik tanah air setelah 10 tahun gagah perkasa berkuasa?

Meskipun demikian, partai ini masih partai yang besar, juara di pileg dan mempunyai kursi terbanyak di DPR. Kesejarahan yang panjang dan memiliki jaringan politik yang luas pasti akan melakukan segala daya upaya agar tetap diperhitungkan di kancah politik nasional. 

Penulis adalah Aktivis Pro Demokrasi