Paradigma bantuan sosial yang selama ini jadi diksi yang dipilih akan digeser menjadi pemberdayaan sosial. 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Muhaimin Iskandar mengatakan, hal itu perlu dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran pada 2025.

"Paradigma baru adalah menggeser penerima bantuan perlindungan sosial menjadi berdaya. Jadi ibarat kenaikan kelas dari miskin ekstrem, miskin, berdaya, lalu mandiri," kata Muhaimin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dalam laporannya kepada Presiden, Muhaimin menekankan pentingnya perubahan fokus dari sekadar memberikan bantuan sosial untuk masyarakat ekonomi lemah, kepada pemberdayaan penerima bantuan sosial, agar mereka dapat menjadi lebih mandiri.

Cak Imin juga menjelaskan, paradigma baru ini bertujuan membantu penerima bantuan sosial yang terdiri atas masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin, untuk bisa "naik kelas" menjadi lebih berdaya dan akhirnya mandiri.

Saat ini, ujar Cak Imin, jumlah warga miskin ekstrem di Indonesia tercatat sekitar 2,3 juta orang, sementara angka kemiskinan secara keseluruhan mencapai 8,3 persen atau setara 23-24 juta jiwa.

Untuk itu, Pemerintah akan mengkaji ulang jenis dan mekanisme bantuan sosial, termasuk menyediakan pelatihan dan akses permodalan yang lebih baik untuk masyarakat, katanya menambahkan.

Pelatihan yang diberikan akan lebih terstandarisasi agar tidak sekadar seremonial, tetapi memberikan keterampilan yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, seperti melalui peningkatan kelas UMKM dan penyediaan bahan baku produksi dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang memadai.

"Kami evaluasi, kemudian cara kerjanya, mekanismenya, dan yang lebih penting lagi agar program pemberdayaan, mulai pelatihan akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi," ujarnya.

Dia menambahkan permodalan akan dikonsolidasikan untuk mendukung program-program pemberdayaan yang lebih efektif dengan harapan dapat menciptakan peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi lokal.

Selain itu, kata Cak Imin, Pemerintah juga tengah mempersiapkan anggaran untuk periode 2025-2029 yang akan mendukung perubahan paradigma ini.

"Seluruh permodalan kami konsolidasikan. Saya kira itu laporan saya ke Pak Presiden, termasuk persiapan tahun anggaran 2025-2029," katanya. []