Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menanggapi sikap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menolak rencana pembongkaran kuburan masal korban peristiwa 1965. Luhut yakin Ryamizard telah salah paham, sehingga memberi pernyataan demikian.

“Mungkin Menhan enggak nangkap maksud saya," ujar Luhut kepada pers di acara coffe morning di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (20/05).

Dikatakan Luhut, pembongkaran makam itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu, salah satunya peristiwa 1965.

Luhut menyebut, banyak rumor soal korban dalam peristiwa itu. Informasi yang paling mengganggu pemerintah, yakni bahwa jumlah korban peristiwa tersebut mencapai 400.000 orang di seluruh Indonesia.

Pembongkaran makam itu diharapkan mampu mengklarifikasi jumlah korban. Selain memastikan jumlahnya, pemerintah ingin memastikan apakah seluruh jenazah yang ada di makam-makam itu betul-betul korban dari peristiwa 1965 atau bukan. “Kami harus cari datanya betul-betul. Jangan sampai Indonesia ini dibilang negara holocaust oleh bangsa lain. Makanya makam itu dibongkar," ujar Luhut.

Jika dengan alasan seperti itu, Ryamizard tetap bersikap menolak, Luhut tidak mempersoalkannya. Pasalnya, pembongkaran makam ini sudah resmi kebijakan pemerintah.

Luhut menganggap, jika tetap tidak setuju, berarti Ryamizard setuju soal rumor jumlah korban mencapai 400.000 orang. “Ya, kalau masih enggak setuju juga berarti dia (Ryamizard) itu setuju sama angka 400.000 itu," ujar Luhut.

Menhan sebelumnya mengaku tak mendukung rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965. Ryamizard khawatir rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965, justru akan menimbulkan konflik baru. "Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard pada acara silaturahmi Purnawirawan TNI AD dengan sejumlah ormas di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/05).

Menhan mengingatkan, agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah. Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara. "Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," tutur Ryamizard.