Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abraham Lunggana mengeluhkan sikap media yang cendrung tak objektif dalam menyoroti polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sejumlah media cenderung tak peduli dengan substansi persoalan APBD yang sebenarnya.

Dalam diskusi "Kisruh APBD DKI," di Jakarta, Sabtu (07/03), politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa Lulung itu menyebut, ada 2 macam media massa yang mengangkat isu polemik APBD DKI Jakarta. Jenis pertama, media yang peduli pada substansi persoalan APBD. Mereka menelusuri apa sebenarnya yang menjadi persoalan dalam kisruh APBD tersebut.

Sedangkan, jenis kedua, media yang tidak peduli substansi namun fokus pada pencitraan. Mereka tak peduli substansi yang dipersoalkan dan enggan menyorot pelanggaran UU yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengajukan APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD kepada Mendagri.

Lulung mengatakan, pihak yang tidak bicara substansi dalam polemik "dana siluman" ini sebenarnya justru Ahok. Menurutnya, Ahok telah melakukan pelanggaran bertubi-tubi terhadap perundang-undangan dalam proses pengesahan APBD DKI Jakarta.

"Ini pencitraan jilid dua, jilid pertamanya adalah saat pembahasan UU MD3 yang masih prematur, dia memutuskan keluar dari Gerindra."

Lulung menyebut, kali ini, Ahok kembali bikin pencitraan. "Dia menabrak UU, lalu bicara e-budgeting yang sebetulnya diapresiasi semua pihak termasuk DPRD. Tapi pertanyaannya, sudah teruji belum?" tutur Lulung.

Tentang sejumlah pernyataannya yang di-bully habis-habisan di media sosial konflik DPRD dengan Ahok, Lulung menganggap itu kerjaan media yang memang fokus untuk mencitrakan Ahok. "Saya bilang tadi ada 2 media. Omongan kami yang belepotan diaudit. Sementara omongan dia yang comberan tidak diedit," ujar Lulung.