Manuver Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung memang luar biasa. Kemampuan politik Akbar untuk mengendalikan permainan politik di internal Golkar memang telah lama menjadi perhitungan banyak pihak.

Tengoklah, salah satu contoh, ditengah tekanan publik yang cukup kuat, Akbar tetap tenang dan terus maju dalam konvensi calon presiden yang diselenggarakan partai berlambang pohon beringin itu.

Kini, secara diam-diam, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kini tengah merencanakan perubahan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Konvensi Pemilihan Calon Presiden Partai Golkar. Perubahan itu khususnya menyangkut soal penanggung jawab konvensi. Perubahan tersebut dinilai sebagai akal-akalan DPP Golkar. Karena, dengan demikian salah seorang peserta konvensi, Akbar Tandjung, tidak perlu keluar dari Panitia Konvensi, bahkan dia bisa mengontrol pelaksanaan konvensi secara leluasa.

Dalam SK DPP Nomor 333/DPP/Golkar/ VI/2003 disebutkan, "Penanggungjawab Konvensi adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar". Kini, rumusan tersebut akan diubah menjadi, "Penanggungjawab Konvensi adalah DPP Partai Golkar".

Salah seorang Panitia Konvensi dalam perbincangan dengan Kompas, Minggu (10/8), mengatakan, perubahan tersebut sesungguhnya merupakan akal- akalan DPP Partai Golkar.

Dengan perubahan tersebut, Akbar Tandjung tidak harus keluar dari Panitia Konvensi seperti yang telah dilakukan Ketua DPP Partai Golkar Marwah Daud dan Theo L Sambuaga. Akbar juga masih bisa mengontrol pelaksanaan konvensi secara leluasa. "Ini mau- maunya pengurus saja. Ada pepatah Padang yang mengatakan, "Tiba di perut dikempiskan, tiba di mata dipicingkan". Artinya, semua dilakukan suka-suka, tergantung pada kepentingan," ucapnya.

Tim untuk menyiapkan perubahan SK tersebut telah dibentuk dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Budi Harsono.

Budi Harsono yang dikonfirmasi Kompas membenarkan rencana perubahan tersebut. "Rumusannya akan diubah. Penanggung jawab konvensi menjadi DPP Partai Golkar." katanya.

Kendati demikian, perubahan itu tak perlu terlalu dibesar- besarkan. "Karena, rumusan awal pun tidak menunjuk nama orang, tetapi hanya menyebut jabatan ketua umum," kata Budi. Dia berpandangan, wajar bagi Akbar Tandjung untuk mengetahui seluruh perkembangan pelaksanaan konvensi. Karena, konvensi dibentuk oleh DPP dan Akbar Tandjung merupakan representasi DPP.

"Konvensi itu kan dibentuk DPP. Jadi, wajar jika Akbar Tandjung menerima laporan dari panitia," jelasnya. Soal kekhawatiran adanya konflik kepentingan, dia mengatakan, hal itu bisa diatasi dengan adanya peraturan main yang jelas.

Dalam kaitan Konvensi Partai Golkar itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi menilai hal itu merupakan manipulasi atas demokrasi. "Melalui konvensi, Partai Golkar ingin menyatakan kepada publik seolah-olah telah melakukan pendidikan demokrasi," kata Hendardi.

Akan tetapi, tanpa adanya kriteria ketat siapa yang boleh berkompetisi-terutama terhadap aktor-aktor Orde Baru yang dikenal sebagai pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau penjahat pelanggar hak asasi manusia-konvensi justru menjadi ajang bangkit dan berjayanya kembali aktor politik masa lalu.

"Mengakal-akali demokrasi memang adalah fakta tak terbantahkan sebagai kepiawaian Golkar sejak dilahirkan oleh Orde Baru Soeharto yang telah menyebabkan kebangkrutan ekonomi dan politik negeri ini," tandas Hendardi.

Lebih lanjut dia menilai, sebagian besar peserta konvensi adalah "pemain-pemain lama" Orde Baru. Karena itu, dia khawatir konvensi hanya menjadi sarana mencuci tangan kotor dan menghindari pertanggungjawaban masa lalu dengan predikat sebagai calon presiden.