Pelaksanaan Pemilu 2004 harus berjalan baik, dan menjadi sukses untuk membentuk pemerintahan baru.

"Saya memang agak galak kepada siapa yang akan mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu itu. Ya apa boleh buat saya bukannya mengancam," kata Presiden dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Wisma Duta, Dhaka Bangladesh, Kamis.

Menurut Kepala Negara, pelaksanaan Pemilu 2004 merupakan amanat konstitusi dan Ketetapan MPR, sehingga sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sesuai mekanisme amandemen UUD 1945. Bagi Presiden, pelaksanaan Pemilu 2004 tidak sulit, hanya memang ada beberapa hal yang berubah.

Selain memilih anggota DPR melalui partai-partai peserta pemilu, hal yang baru adalah pemilihan dewan perwakilan daerah yang masing-masing provinsi memilih empat orang, sehingga dari 30 provinsi yang ada akan terpilih 120 orang.

Selain itu, dalam Pemilu 2004 untuk pertama kalinya akan dilakukan pemilihan presiden dan wapres secara langsung.

"Jadi ya {monggo} saja. Siapa senang siapa, pilihlah dia. Ada yang menanyakan setelah saya bersedia menjadi calon presiden siapa wapresnya. Saya katakan pemilunya saja belum berjalan, {kok} repot-repot cari orang," katanya.

Presiden Megawati juga menyampaikan soal pelaksanaan operasi terpadu di Nanggroe Aceh Darussalam, untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI agar tidak tercerai berai, dan hal itu juga merupakan amanat konstitusi.

Kepala Negara mengatakan, dalam dua tahun pemerintahannya sudah memperlihatkan kemajuan, baik dari masalah keamanan, perekonomian, maupun sosial budaya.

Kepala Negara juga minta para duta besar di berbagai Kedubes Indonesia di luar negeri agar dapat menjadi ujung tombak dalam mempromosikan dan mensosialisasikan Indonesia di luar negeri.