Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pemerintah tak akan grasa grusu untuk membubarkan PT Pertamina Trading Energy (Petral). Saat ini tim independen dibutuhan untuk menganalisis keberadaan Petral dengan mempertimbangkan semua hal.

"Yakinlah, kami pemegang saham (Pertamina) akan melakukan pertimbangan matang," kata Sudirman Said di Jakarta, Minggu, (07/12).

Untuk itu, menurut Sudirman, semua pihak tidak perlu apriori tentang rencana pembubaran Petral. Termasuk mereka yang beranggapan Petral harus dibubarkan.

Menurut Sudirman, Petral bisa saja dibubarkan pemerintah secepatnya. "Kalau mau grasa-grusu bisa saja kami mengikuti apa yang dimaui publik."

Namun, pemerintah menunggu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait dengan evaluasi kinerja Petral. Keputusan dibubarkan atau tidaknya Petral pasti nantinya akan menuai pro dan kontra. "Yang penting basisnya kuat, sehingga kalau dipersoalkan kami bisa jelaskan," ujar Sudirman.

Sebelumnya, juru bicara PT Pertamina (Persero), Ali Mundakir, mengatakan Petral masih dibutuhkan. Layaknya perusahaan minyak dunia lain, Pertamina memerlukan perusahaan perwakilan di Singapura.

"Hampir semua perusahaan minyak dunia memiliki trading arm di Singapura. Terus apa yang salah?" kata Ali Mundakir, Sabtu (06/12).

Menurut Ali, perusahaan semacam Petral dibutuhkan untuk mempermudah komunikasi dengan perusahaan lain. "Yang penting Petral sudah melakukan kinerja secara transparan."

Sedangkan, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan, rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan Petral.

Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam Pertamina maupun Petral. "Ada calonya. Mereka dapat fee US$80.000 per transaksi pengapalan minyak impor," ungkap Faisal.