Keputusan Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan sudah bulat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu, merasa tak dihargai dengan batalnya penunjukan dirinya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Karena itu, ia memutuskan kembali mengabdi di almamaternya Universitas Gadjah Mada.

Anggito mengemukakan hal tersebut dalam wawancara khususnya dengan Metro TV, Jumat (21/05) petang.

Tanpa menyalahkan siapa-siapa, dengan pengunduran diri itu, Anggito ingin memberikan pelajaran, siapa pun dia tak boleh sewenang-wenang pada siapa pun. Ia juga mengaku tak mau menggugat karena tak jadi dilantik sebagai orang kedua di Kementerian Keuangan. Sebagai profesional, ia hanya merasa tak dihargai, sudah menerima surat pengangkatan tapi tak jadi dilantik, tanpa pemberitahuan sama sekali.

Menurut Anggito, jabatan wakil menteri itu tidak kecil, bahkan sangat tinggi bagi kebanyakan orang, termasuk dirinya. Lagi pula, kata dia, ekspektasi orang terhadap posisi itu begitu tinggi. Ekspektasi dia juga diakuinya, sangat tinggi, sehingga tak boleh disepelekan begitu saja.

"Tidak perlu ada pemberitahuan resmi untuk saya. Cukup ditelepon saja, diberitahu saya tak jadi dilantik, tidak apa-apa. Tetapi, sampai hari ini tak ada pemberitahuan apa pun," katanya seperti berusaha menutupi kekecewaannya.

Karena itulah, Anggito mengatakan sudah bertekad bulat untuk kembali ke kampus, menjadi tenaga pengajar di UGM. Ia mengatakan Dekan Fakultas Ekonomi UGM sudah menyediakan ruangan khusus untuknya, sehingga keputusannya makin bulat untuk ke Yogyakarta.

"Sudah 10 tahun di pemerintahan, mengabdi di Kementerian Keuangan saya kira sudah cukuplah. Saatnya saya kembali ke kampus, untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa. Semoga kelak ada anak-anak berkualitas, yang bisa mengabdi di Kementerian Keuangan," katanya sambil tertawa kecil, saat ditanya presenter Kania Sutisnawinata.

Secara resmi Anggito sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Kamis (20/05) pagi. Tetapi, surat itu diberikan kepada Sri Mulyani, yang Kamis sorenya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada pejabat baru Agus Martowardojo.

Tetapi, kepada menkeu baru Anggito sudah ketemu, dan memberitahukan keputusannya itu. Dalam rapat dengan Menkeu Agus Marto itu, ia juga sudah meminta agar keputusannya untuk mundur itu diterima. Dan menurut Anggito, bos barunya itu menghargai apa pun yang menjadi pilihannya.

Kepada wartawan, Sri Mulyani, yang segera menempati posisi barunya sebagai Managing Director World Bank, juga mengatakan menghargai keputusan profesional Anggito. Ia menganggap, semua itu sudah menjadi hak seorang Anggito yang harus dihargai. Ia juga berharap hal itu bisa menjadi pelajaran ke depan.

Merasa disepelekan

Bersamaan dengan pelantikan Agus Martowardojo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melantik Anny Ratnawati sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ini jabatan baru, yang beberapa waktu lalu santer disebut-sebut bakal diduduki Anggito Abimanyu.

Tetapi, kita tahu, meski sudah menandatangani pakta integritas atau semacam surat pernyataan untuk bekerja dengan baik, dan tidak korupsi, hanya Anggito yang tak jadi dilantik. Calon wakil menteri lainnya, seperti Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Anggito batal dilantik, hanya beberapa saat menjelang upacara pengukuhan di Istana Negara itu, karena golongan kepangkatannya belum cukup. Tetapi, setelah mencapai jenjang golongan 1 A, setingkat direktur jenderal, dan malah posisi itu taK juga jatuh kepadanya, Anggito merasa disepelekan.

Saat diwawancarai, Anggito mengatakan, tak kecewa karena tak jadi dilantik sebagai wakil menteri. Ia hanya merasa tak dihargai sebagai profesional, yang sudah menandatangani surat penunjukan, tetapi malah orang lain yang dilantik.

"Saya bukan kecewa karena tak jadi dilantik, lagi pula itu kan hak prerogatif Presiden untuk mengangkat siapa saja. Tetapi, seharusnya ada pemberitahuan, karena saya sebelumnya sudah ditunjuk untuk posisi itu," tegasnya.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi kenapa Anggito batal dilantik. Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah rumor yang menyebutkan, batalnya pelantikan Anggito itu karena adanya deal-deal politik tertentu. "Tidak ada persoalan politik di sini. Ini kan soal pilihan, memilih yang terbaik, dari calon yang ada."

Anggito mengatakan, tak pernah menyoalkan pilihan Presiden terhadap Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani. Ia juga ikhlas pada penunjukan Presiden terhadap Anny Ratnawati sebagai wakil menkeu, yang sebelumnya sudah diposisikan untuknya.

Yang tak diterima Anggito, isu yang mengait-ngaitkannya dengan politik praktis, termasuk kabar kedekatannya dengan sejumlah petinggi parpol. Sejauh ini diakuinya hal itu fitnah belaka, yang menjurus pada upaya mendiskreditkan dirinya.

Kuat dugaan, Anggito batal menduduki pos wakil menkeu karena kedekatannya dengan parpol tertentu. Ada kesepakan politik, pos itu harus bebas dari tangan-tangan partai politik, yang belakangan sudah dibantah Hatta Rajasa itu.

Apa pun, Anggito hanya berkepentingan membantah menyangkut kabar tentang dirinya pernah diundang Partai Golkar sebelum Presiden menunjuk Agus menjadi menkeu yang baru. Menurut dia, tak pernah ada pembicaraan soal menkeu baru dengan Golkar, atau dengan petinggi partai manapun.

"Tidak benar itu, enggak ada seperti itu. Enggak pernah saya diundang Golkar membicarakan itu. Enggak pernah. Itu fitnah," tegasnya dalam nada penuh kegusaran.

Sebagai profesional murni, Anggito tak terima dikatakan dekat dengan petinggi parpol. Apalagi, kalau dibumbui dengan isu membawa kepentingan parpol tertentu dalam pemerintahan. Kalau ada, ia mempersilahkan siapa pun untuk membuktikannya.

"Yang saya tidak senang, saya dikait-kaitkan dengan partai politk. Itu sama sekali tidak benar. Apakah itu dengan Golkar, apakah dengan PAN. Itu sama sekali tidak ada. Itu yang membuat saya sedih," kata Anggito.

Sebelumnya, menguat wacana agar pengganti Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, profesional murni. Ada pemahaman agar pos menteri keuangan, dan wakilnya, jangan sampai jatuh ke tangan orang partai politik, karena dikhawatirkan tidak bisa bekerja independen.