Kementerian yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, sebaiknya diisi oleh kalangan profesional. Atas alasan itu, Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pekerjaan Umum sebaiknya diganti.

Soal tersebut dikemukakan oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok kepada wartawan, Rabu (12/01). Atas alasan itu, Demokrat mendorong reshuffle kabinet untuk mengganti sejumlah menteri yang kerjanya terkait dengan pelayanan publik.

“Menteri yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik seharusnya diambil dari profesional karena ini menyangkut kesejahteraan dan kepentingan rakyat," ujar Ahmad Mubarok.

Mubarok menilai, sejumlah kementerian yang berkaitan dengan pelayanan publik saat ini tidak bekerja maksimal. Pasalnya, mereka terhambat oleh kepentingan parpolnya. Oleh karena itu, sejumlah menteri di sektor tersebut mendesak untuk diganti. “Misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkominfo, Kemen PU, itu harus diganti dari kalangan profesional," usul dia.

Hari ini, rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerima laporan evaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dari Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.