Gagasan Joko Widodo agar menteri dalam kabinet pemerintahahan harus melepas jabatan struktural di partai politik ditolak oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut Muhaimin, menteri yang memegang jabatan di parpol masih bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri.

"Kayak sekarang, saya ketua umum, full waktu saya 100% untuk menteri," kata Muhaimin di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Rabu malam (13/08).

Muhaimin mengatakan, posisinya sebagai Ketua Umum PKB saat ini tidak mengganggu kinerjanya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Muhaimin berdalih pekerjaannya di parpol tidak terlalu sibuk dan menyita banyak waktu.

"Saya di PKB kan hanya pidato, lalu pulang lagi. Enggak ngurus (banyak) karena sudah ada wakil ketua umum, sekretaris jenderal. Jadi soal konsentrasi aja," kata Muhaimin.

Menanggapi gagasan Jokowi tersebut, Muhaimin tak bersedia membahas soal pengunduran dirinya dari PKB. Yakni apabila Muhaimin dipilih jadi menteri dan syarat larangan rangkap jabatan benar-benar diterapkan. "Belum dibicarakan, nanti gede rasa lagi. Orang belum diminta jadi menteri kok udah ngomong mundur," ujar Muhaimin.

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo menginginkan menteri yang menjabat di pemerintahan yang akan dipimpinnya harus lepas dari parpol. Saat ini Jokowi masih mengkaji sejumlah kandidat menteri tersebut.