Tanpa perdebatan, 10 fraksi di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru. Keputusan ini diambil setelah proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi yang berlangsung tak lebih dari 3 jam.

"Setelah mendengarkan paparan visi dan misi calon Kepala BIN serta mendapatkan pandangan dari fraksi-fraksi serta anggota di Komisi I DPR RI, saudara Budi Gunawan sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden RI, maka rapat intern Komisi I DPR RI hari ini memutuskan memberikan pertimbangan bahwa saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan saudara Sutiyoso," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, ketika memberikan keterangan pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (07/09).

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, tak ada perdebatan dalam proses yang berjalan tertutup tersebut. “Sepuluh fraksi sepakat, menyetujui Beliau layak menjadi Kepala BIN," ujar Hasanuddin.

Adapun mengenai latar belakang Budi yang berasal dari unsur Kepolisian, sedangkan banyak anggota BIN yang berlatar belakang TNI, tak perlu dipertanyakan lagi. Hasanuddin mengatakan, pada lembaga negara mana pun sudah ada prosedur serta peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga latar belakang tidak lagi menjadi hal utama.

Keputusan Komisi I DPR tersebut akan segera dikirimkan kepada pimpinan DPR untuk disampaikan pada rapat paripurna. Jika surat diproses secara cepat, maka pelantikan Budi sebagai Kepala BIN juga akan dilakukan dalam pekan ini.

“Kalau DPR nanti langsung kirim surat sore ini, mudah-mudahan bisa segera (dilantik)," ujar Hasanuddin.

Terkait penilaian Komisi I DPR tersebut, Budi yang masih menjabat sebagai Wakapolri itu menyampaikan terima kasih. “Saya mengucapkan terima kasih dan syukur karena proses uji kepatutan dan kelayakan berjalan dengan lancar pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi I atas masukan dalam visi dan misi program BIN ke depannya," ujar dia.

Konstitusi dan aturan yang ada, ujar Budi, akan digunakan sebagai pijakan untuk memantapkan fungsi BIN baik dalam hal deteksi maupun peringatan dini, sehingga potensi ancaman bisa dieliminasi. “Nanti, kami mohon diberikan kesempatan konsolidasi dulu ke dalam," ujar dia.