Menko Polkam Susilo Bambang Yudoyono nampaknya tak lagi bisa menahan diri menghadapi sikap GAM yang terus melakukan teror dan intimidasi kepada masyarakat sipil. Susilo menyatakan, gerakan separatis bersenjata GAM harus dihentikan oleh kekuatan bersenjata TNI/Polri.

“Saya kira sudah jelas bahwa pemerintah telah menetapkan operasi terpadu, di mana didalamnya terdapat operasi pemulihan keamanan,” tegasnya. Persoalan separatisme di Nangroe Aceh Darusalam (NAD) tidak akan diinternalisasi.

Ia menambahkan situasi keamanan di Aceh tidak kondusif karena ada gerakan separatis bersenjata GAM. Untuk memulihkannya tentunya dengan menghentikan gerakan bersenjata tersebut.

Susilo Menegaskan, “yang dapat menghentikan gerakan bersenjata itu, tentu kekuatan kita yang memiliki senjata, yaitu TNI/Polri. Jadi sudah jelas bahwa TNI dilibatkan dalam operasi terpadu ini,” katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha mengatakan, keberadaan Henry Dunant Centre (HDC) sebagai mediator perundingan Pemerintah Indonesia dengan GAM akan diputuskan dalam satu pekan mendatang. Jika pemerintah mengambil langkah operasi terpadu, peran HDC dan proses dialog secara otomatis tidak berlaku.

Menlu menambahkan, Henry Dunant Centre (HDC) sering kali tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai mediator. Misalnya, mengamankan rencana kesepakatan untuk menyelenggarakan Joint Council (Dewan Bersama) pada 25 April lalu. Bahkan ketika GAM berkelit tidak mau hadir, HDC tidak mampu berbuat apa-apa.

Mengenai kesepakatan pengentian permusuhan antara Pemerintah Indonesia dan GAM, Hasan menegaskan, kesepakatan itu akan berakhir pada 9 Juli mendatang. Namun, jika pada waktunya pemerintah memutuskn untuk melancarkan operasi terpadu, dengan sendirinya hal tersebut akan dikesampingkan.