Partai Demokrat mengritik cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menterinya. Jokowi dinilai sungguh tidak cermat dan mengabaikan masalah administrasi dalam menunjuk seseorang sebagai menteri. Hal ini kata dia jelas terlihat saat penunjukan Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM.

"Waktu pak SBY ada ada fit and proper test. Semua persyaratan, prosedur dan sistem yang jelas," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, Jumat (09/09).

Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) di era presiden SBY ini menyayangkan masalah administrasi kewarganegaraan Arcandara kini berbuntut kegaduhan. Syarief berharap Presiden Jokowi segera memperhatikan hal tersebut agar tak berkepanjangan.

"Banyak perbaikan yang harus dilakukan, kalau hanya masalah administrasi terlalu kecil, pengelolaan negara harus lebih bagus, bisa dipercaya rakyatlah," ujar Syarief.

Terkait kemungkinan Arcandra Tahar akan kembali diangkat sebagai menteri, Syarif menyerahkan hal tersebut kepada kepada Presiden Jokowi.

"Itu hak prerogatif presiden, tidak bisa diintervensi. Partai Demokrat juga tak akan intervensi tapi kami lihat nanti. Kalau terjadi pelanggaran undang undang berbahaya bagi Presiden," kata Syarief yang juga anggota Komisi I DPR itu mengingatkan.

Syarief mengingatkan Presiden Jokowi harus lebih cermat dengan Undang Undang dan segala regulasi yang ada mengenai pengangkatan pejabat negara. "Undang undang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun," pungkas Syarief.