Alumnus Hubungan Internasional (HI) Universitas Gajah Mada (UGM), Heru Subagia, mengatakan, masuknya PDIP ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kebutuhan holistik untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Apalagi saat ini terjadi ancaman pecahnya Perang Dunia III di Eropa, Timur Tengah, selat Taiwan, dan Semenanjung Korea. 

"Saya pikir kabar akan ada kader PDIP masuk Zaken Kabinet dinilai bukan sebagai balas budi," kata Heru Subagia merespons kabar akan masuknya 3 kader PDIP ke dalam Zaken Kabinet Prabowo-Gibran, Sabtu (5/10/2024).

Menurut Heru, pemerintahan Prabowo menghadapi situasi sulit di dalam negeri akibat pelemahan perekonomian kalangan menengah di Indonesia dan rendahnya daya beli masyarakat, ditambah suramnya perekonomian global.

Untuk itu, Prabowo yang punya ideologi militer tentu harus mengutamakan stabilitas politik di dalam negeri dengan mengajak PDIP bergabung untuk memperkuat pemerintahan ke depan. 

"Masuknya kader-kader PDIP dalam Zaken Kabinet bukan sebatas balas budi tapi kebutuhan holistik Pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah tantangan geopolitik dan suramnya perekonomian global," kata Heru.

Menurut Heru, Prabowo meyakini dengan bergabungnya PDIP maka masalah politik akan lebih terjaga. Sehingga stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri tidak terlalu berat dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. 

"Gelagat bergabung PDIP sudah terlihat dengan terpilihnya kembali Puan Maharani sebagai Ketua DPR dan terpilihnya Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR. Sehingga masuk tidaknya PDIP ke dalam koalisi besar Pemerintahan tinggal menunggu restu Ketua Umum PDIP Megawati," kata Heru.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons soal isu bahwa Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Olly Dondokambey bakal masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Said mengatakan, hingga saat ini, belum ada petunjuk apapun dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kader PDIP akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

"Belum ada sinyal dari ibu ketua umum. Tiga nama itu, baik Pak Budi Gunawan, Pak Azwar Anas, dan Pak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan ibu ketua umum," ungkap Said di Gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (3/10/2024) lalu. ]