Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertimbangkan menempatkan kembali Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ke dalam struktur partai. Rencana itu muncul setelah Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau menterinya rangkap jabatan.

“Kalau Pak Jokowi bilang ini tahun politik, menteri (Puan) silakan rangkap jabatan, ya itu hal yang bagus," terang Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristianto, di TIM, Jakarta, Selasa (23/01), kemarin.

Hasto dapat memahami kebijakan Presiden Jokowi yang melarang menterinya merangkap jabatan pada awal masa pemerintahannya. Saat itu, pemerintah fokus pada prioritas percepatan pembangunan ekonomi.

“Setelah langkah konsolidasi itu berjalan, pembangunan ekonomi berjalan baik, dan sekarang tahun politik, sekiranya presiden mau memberi kebijakan beri kesempatan bagi menteri-menterinya untuk aktif kembali," ujar Hasto.

Meski demikian, Hasto mengatakan, PDIP tetap mendukung Presiden jika melarang menteri rangkap jabatan. Menurut Hasto, tidak ada yang perlu diributkan dengan rangkap jabatan para pembantu presiden. Hal ini wajar ditemui di beberapa negara demokrasi lainnya.

“Kami pribadi berpendapat, sebenarnya di negara lain pimpinan partai merangkap pimpinan eksekutif bahkan legislatif, itu hal biasa. Mengapa kita ributkan? Yang penting setara semuanya," katanya.

Hasto menyebut, rangkap jabatan bukan hal yang asing di negara demokrasi. Hal ini lazim ditemukan di Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. “Dalam tradisi demokrasi yang panjang apalagi dalam sistem parlementer itu merupakan hal yang biasa, bukan hal yang ditabukan," ujar Hasto.

Sisi positifnya, menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik kata Hasto justru akan meningkatkan konsolidasi politik antar parpol pendukung pemerintah. Imbasnya, semua program pemerintah bisa cepat terlaksana dan disetujui di parlemen. "Sebagai contoh ketika ada jabatan rangkap antara menteri dengan ketua partai maka ketika bapak presiden mengambil sebuah kebijakan terhadap RUU, ini akan semakin didukung partai politik karena ada garis komando yang jelas," tandas dia.