Pemerintah didesak untuk segera merespon kebutuhan petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, seperti yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Jika masalah kelangkaan pupuk ini dibiarkan, bisa berdampak terhadap upaya peningkatan produksi pertanian.

“Saya mendapat laporan langsung dari para petani di Kotabaru, ketika melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses, sudah lebih dari sebulan ini betapa sulitnya mereka mendapatkan pupuk murah bersubsidi,” anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hb Nabiel Al-Musawa melalui rilis yang diterima politikindonesia.com, Senin (24/03).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku sangat prihatin atas keluhan petani di Kotabaru yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. “Bisa berdampak pada upaya peningkatan produksi pertanian, terutama tanaman pangan. Apalagi Kalsel juga sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional," lanjutnya.

Nabiel mendesak, Pemerintah segera menelusuri permasalahan yang menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, serta memberikan solusi yang terbaik. Jika ada penyelewengan oleh oknum aparat maupun mafia pupuk harus segera ditindak tegas tanpa tebang pilih. “Pemerintah Pusat harus menurunkan tim terpadu untuk mengecek langsung kondisi disini, bukan hanya di Kotabaru tapi juga diberbagai daerah di Indonesia, bikin sampling, turunkan tim, lalu evaluasi di Jakarta, demikian agar cepat dan tepat ditangani,” tandas Nabiel