Pertemuan para Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade/MRT) negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung di Surabaya, menghasilkan 4 kesepakatan. Anggota APEC mendukung sistem perdagangan multilateral diwujudkan dengan upaya melawan proteksionisme dan tindakan yang mendistorsi perdagangan.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, yang sekaligus adalah Ketua Pertemuan APEC MRT 2013 dalam keterangannya, Senin (22/04) menjelaskan, ada 4 hal utama yang disepakati di antara negara-negara anggota ekonomi APEC.

“Yaitu komitmen untuk mendukung sistem perdagangan multilateral melalui Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference/MC) ke-9, pencapaian Bogor Goals, pencapaian pertumbuhan berkesinambungan dengan prinsip keadilan, dan promosi konektivitas,” ujar dia.

Kata Gita, kesepakatan untuk mendukung sistem perdagangan multilateral diwujudkan dengan upaya melawan proteksionisme dan tindakan yang mendistorsi perdagangan. Komitmen ini telah dibuat oleh para Pemimpin Ekonomi APEC di Honolulu pada tahun 2011 dan Vladivostok pada tahun 2012, yang kemudian diperpanjang hingga akhir 2016.

Menteri-menteri APEC juga mendorong penyelesaian isu perundingan fasilitasi perdagangan, pertanian, dan pembangunan, termasuk kepentingan Kelompok Negara Kurang Berkembang (Less Developed Countries).

Mendag meyakinkan bahwa perdagangan terbuka multilateral yang didukung dan dipromosikan oleh semua negara anggota APEC ini juga telah dibuktikan dengan 4 dari 5 calon Direktur Jenderal WTO yang berasal dari ekonomi APEC.

Mendag menyatakan, APEC juga sepakat melanjutkan upaya pencapaian Bogor Goals dan berkomitmen untuk membantu negara berkembang dalam mencapai Bogor Goals di tahun 2020 dengan menjembatani dan mengidentifikasi kesenjangan pembangunan.

Terkait pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang memenuhi prinsip kesetaraan dan berkeadilan, para Menteri APEC akan menyikapi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan lebih serius, termasuk pemuda pengusaha dan perempuan pengusaha. “Para menteri negara-negara APEC menganggap penting penghapusan berbagai hambatan dalam investasi perdangangan dan regulasi bagi UKM serta mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing global bagi mereka,” ujar Mendag.

Sedangkan soal konektivitas yang digagas Indonesia, para menteri negara-negara APEC sepakat untuk mengembangkan kerangka kerja APEC yang terpadu, visoner dan ambisius untuk meningkatkan dan memperluas konektivitas kawasan benua negara-negara anggota APEC.

“Kerangka kerja ini akan membawa koherensi yang lebih besar, dan mendorong konektivitas di kawasan Asia Pasifik, termasuk infrastruktur fisik, kerangka kerja konektivitas rantai pasokan, fasilitas perdagangan, reformasi struktural dan implementasi regulasi, inisiatif pendidikan lintas batas, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pergerakan penduduk, termasuk wisatawan, pengusaha, dan pekerja profesional,” tandas Gita Wirjawan.