Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minya dan tarif dasar listrik yang diberlakukan awal tahun 2017 ini. Dengan realitas beban ekonomi rakyat yang saat ini masih sulit, kenaikan tarif tersebut bukanlah keputusan bijak.

"Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," kata Ketua Frakasi PKS Jazuli Juwaini, melalui siaran persnya, Kamis (05/01).

Kenaikan harga BBM mulai berlaku 5 Januari 2017 untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan Rp300 per liter di semua daerah. Sementara kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Jazuli mengatakan, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil.

Anggota Komisi I DPR ini menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Menurutnya, pemerintah harus aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan.

“Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, jelas ini akan menjadi "kado pahit" tahun baru 2017,” tandas Jazuli.