Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto membantah ditawari empat kursi menteri oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo menilai membantu pemerintah tak harus dari dalam kabinet.

"Kami siap menjadi pihak yang membantu pemerintah. Kalau semua masuk pemerintahan nanti siapa yang kritisi, siapa yang mengawasi," kata Prabowo. saat ditemui di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (08/01).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu,, dalam sebuah negara demokrasi harus ada pembagian tugas antara pelaksana dan pengawas untuk menghidupkan fungsi check and balances.

Menyangkut pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, yang mengklaim Gerindra ditawari empat kursi menteri, Prabowo menjawabnya sembari berkelakar.

"Ya saya enggak tahu dia dapat (informasi) dari mana, mungkin dia mau jadi menteri," kata Prabowo.

Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kerja dalam beberapa waktu terakhir sempat menguat. Seiring dengan berembusnya isu tersebut, Partai Gerindra mengklaim mendapat tawaran pos menteri jika reshuffle jadi dilakukan. Tak tanggung-tanggung, empat pos menteri ditawarkan, yaitu kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno mengatakan, informasi tersebut didapatkannya dari orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Arief enggan menyebutkan nama.

"(Informasinya dari) Tim sukses Jokowi bawah tanah, yang paling dipercaya Jokowi dan jarang muncul di permukaan," kata Arief.

Empat kursi menteri bagi partai oposisi bukan jumlah yang sedikit. Terlebih, pos menteri koordinator menjadi salah satunya.

Arief mengatakan, salah satu alasannya mengapa pemerintah begitu mengupayakan agar Gerindra merapat ke pemerintagan adalah karena Jokowi sudah merasa memiliki chemistry dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya rasa Joko Widodo menilai kalau Gerinda dan Prabowo itu tulus dalam membangun negara dan bangsa. Kedua, akan memperkuat Joko Widodo secara politik nasional," kata Arief.

Meski begitu, Arief mengatakan kecenderungan kader bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan sebab akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019 mendatang.

Pada awal 2018, Gerindra berencana mulai memanaskan mesin politik untuk nengusung kembali Prabowo jelang pilpres 2019.

Meski begitu, keputusan bergabung atau tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan bergantung pada Prabowo yang juga Ketua Dewan PembinaPartai Gerindra.

"Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," ujar Arief.

Arief memprediksi, keputusan Prabowo akan disampaikan pada rapat pimpinan terbatas. Namun, Arief mengaku belum tahu kapan rapim terbatas tersebut akan dilakukan. "Biasanya kalau ada keputusan partai yang strategis yang harus diputuskan, Pak Prabowo menggelar rapim terbatas untuk membuat keputusan tersebut," kata Aref.