Birokrasi di Indonesia terkenal sebagai salah satu birokrasi terkorup di dunia. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar birokrasi direformasi. Dan Presiden SBY setuju, bahkan berjanji akan memimpin langsung tim yang dilabelkan sebagai “Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Birokrasi’.

"Presiden sangat mendukung upaya ini dan berjanji akan segera melaksanakan sesuai dengan rekomendasi KPK dan beliau akan memimpin langsung satgas itu yang akan dibentuk khusus untuk menangani reformasi birokrasi," kata Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Harjapamekas, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Jumat (12/8).

Rekomendasi KPK tersebut keluar karena berdasarkan hasil kerja bidang penindakan, tampak sekali bahwa berbagai kasus korupsi yang terjadi semata-mata berdasarkan tuntutan kebutuhan. Selain itu banyak juga kasus korupsi yang disebabkan oleh keserakahan.

"Pendekatan pemberantasan korupsi melalui perbaikan sistem menjadi sangat penting, berjalan bersamaan dengan bidang penindakan," jelas Erry. Dalam pertemuan tersebut, presiden menegaskan pentingnya pembenahan sistem pengadaan barang-barang publik. Presiden SBY juga menganjurkan agar pengadaan barang dalam waktu mendatang harus dilakukan melalui sistem elektronik dengan tujuan menghindari temu muka antara pemesan dan pemasok.

Salah satu tugas Satgas Reformasi Birokrasi adalah melakukan kegiatan dari awal sampai akhir membenahi pegawai negeri dan penyelenggara negara pada umumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan sistemik yang terjadi dan merencanakan pembenahan secara luas, mulai dari sistem rekrutmen, pelatihan, perencanaan karir dan tunjangan hari tua.