Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan External Trade Organization (JETRO) menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinannya serius memberantas korupsi korupsi dan menegakan hukum. Selain itu Presiden berharap investasi ke Indonesia berjalan cepat dan efisien.

"Pemberantasan korupsi serta menjamin kepastian hukum terus kami jalankan dan pada tahun pertama pemerintahan, kami telah melakukan peninjauan kembali atau review dan perbaikan UU serta peraturan perpajakan, cukai, perizinan, dan investasi sehingga kegiatan investasi berjalan lebih cepat dan efisien," ujar Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin (17/10) dihadapan 40-an pengusaha Jepang.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Yudhoyono menjawab pertanyaan salah seorang pengusaha Jepang, Harada Yunji. Harada menanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek korupsi serta penegakan hukum di Indonesia. Karena menurut Harada, masalah yang dihadapi kalangan pengusaha Jepang yang ingin berinvestasi di Indonesia adalah merebaknya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu Harada juga Harada keluhannya mengenai lemahnya penguasaan bahasa Inggris serta keahlian yang dimiliki tenaga kerja Indonesia di Jepang.

Presiden Yudhoyono menjelaskan seandainya terjadi perselisihan antara perusahaan asing dengan pihak Indonesia, pemerintah akan lebih mengarah kepada penghormatan terhadap kontrak yang telah ada. Kemudian penyelesaian perkara itu harus sesuai dengan apa yang telah disepakati, sehingga diharapkan penyelesaian menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sedangkan upaya dalam pemberantasan korupsi, kata Yudhoyono, adalah menjamin penegakan hukum serta memastikan lembaga-lembaga yang ada seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk lebih ditingkatkan kualitasnya agar lembaga tersebut tidak melakukan penyimpangan.

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum seperti halnya di negara lain membutuhkan waktu yang panjang, terus-menerus dan intensif. "Itulah yang kami lakukan, dengan harapan citra Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi bisa dikurangi," ungkap Presiden SBY.

Mengenai lemahnya penguasaan bahasa Inggris dan keahlian tenaga kerja Indonesia, Presiden mengharapkan agar pihak Kadin (Kamar Dagang dan Industri) dan JETRO bisa lebih meningkatkan kerjasama dalam menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.

"Kalau kita sudah tahu bentuk kerjasamanya, misalnya proyek otomotif atau elektronik, baru kita menentukan jenis pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia akan lebih efektif dan efisien," kata Presiden didampingi oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Andung A Nitimihardja, Meneg BUMN Sugiharto, Ketua BPKM Muhammad Luthfi, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, serta Ketua Kadin MS Hidayat.

.

Sebelumnya, Ketua JETRO Osamu Watanabe mengatakan bahwa pihaknya sangat antusias untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan perekonomian di Indonesia serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia. Watanabe juga percaya atas komitmen pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya menciptakan iklim investasi yang bisa mendatangkan investor dari luar negeri, termasuk dari Jepang.

"Satu tahun setelah Yudhoyono jadi Presiden, kami sangat menghormati usaha yang telah dilakukan dalam memajukan perekonomian Indonesia dan Presiden Yudhoyono telah menegaskan betapa pentingnya investor asing bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Watanabe didampingi sekitar 40-an anggota delegasi JETRO dan Dubes Jepang untuk Indonesia Yutaka Iimura.