Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 97/2012 tentang Pemungutan Retribusi Kendaraan Bermotor. PP yang merupakan salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. PP tersebut adalah turunan dari UU No 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Aturan ini sempat menggantung selama 2 tahun.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono menjelaskan, satu peraturan yang sudah diterbitkan adalah PP turunan dari Undang-Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Yaitu PP tentang Manajemen LLAJ yang di dalamnya memuat sistem manajemen lalu lintas dan angkutan jalan yang bisa diterapkan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

“Salah satu manajemen lalu lintas yang diatur dalam PP itu yakni penerapan ERP untuk mengatur lalu lintas dan mengurangi kemacetan jalan,” kata Udar Pristono di Jakarta, Minggu (30/12).

Menurut Pristono, setelah dua payung hukum tersebut diterbitkan, Pemprov DKI akan segera menyiapkan infrastruktur untuk penerapan ERP. Untuk pembangunan infrastruktur itu, Pemprov DKI akan membutuhkan waktu sekitar dua tahun lamanya.

"Aturan PP dari Kementerian Keuangan sudah diterbitkan. Sekarang tinggal membangun infrastruktur. Ini butuh waktu selama dua tahun. Rencananya ERP akan diterapkan setelah kebijakan ganjil genap diberlakukan. Sehingga ketika ERP diterapkan, ganjil genap tidak akan diterapkan lagi," kata Pristono.

Pristono menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang akan disiapkan adalah pembuatan mesin electronic law enforcement, gerbang ERP dan alat on board unit (OBU). Alat OBU ini yang akan dipasang di setiap mobil dan motor, berbentuk kotak kecil dengan ada kartu seperti ATM.

"Sehingga saat mobil atau motor melewati gerbang ERP, maka saldo dalam kartu ATM tersebut secara otomatis akan terpotong. Pemotongan saldo disesuaikan dengan jenis kendaraan," pungkas Pristono.