Rencana perubahan nama sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta jangan dilakukan dengan tergesa-gesa. Pencetus ide perubahan nama jalan tersebut mesti dapat meredam pro dan kontra yang muncul sebelum akhirnya perubahan nama jalan tersebut disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Setidaknya, demikian pendapat yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani kepada pers di Jakarta, Rabu (04/09) smenanggapi pro dan kontra pergantian nama Jalan Medan Merdeka dengan nama sejumlah tokoh telah mengemuka.

Puan meminta, pemilik gagasan tersebut memberi penjelasan yang rasional dan jelas mengapa nama jalan tersebut harus diganti. “Masih ada pro dan kontra. Masalahnya adalah kenapa harus diganti? Implikasinya bagaimana, harus jelas," kata Puan.

Puan mengatakan, jika perubahan nama jalan protokol tersebut dilakukan tergesa-gesa, akan timbul kesan negatif. Apalagi, hal ini mempertaruhkan nama baik tokoh bangsa yang namanya dipilih menjadi pengganti nama jalan sebelumnya.

“Jika kemudian diganti harus clear dulu, dipertimbangkan bagaimana baiknya dan jangan terburu-buru. Kalau masih pro dan kontra, saya kira kurang baik karena yang digunakan bukan sekadar nama, melainkan nama tokoh bangsa," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh nasional yang menamakan diri Panitia 17 mengusulkan 4 ruas Jalan Medan Merdeka diganti menjadi Jalan Bung Karno, Jalan Bung Hatta, Jalan Soeharto dan Jalan Alisadikin.

Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan tersebut muncul atas dasar untuk meningkatkan rasa kepedulian dan rasa menghormati jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang.

Jimly menegaskan, selain nama Soekarno, muncul juga ide nama Hatta yang akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi. Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan mengganti nama jalan di DKI Jakarta, yakni Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno) serta Medan Merdeka Utara (Hatta) dan diharapkan terealisasi paling lambat 10 November 2013. Perubahan nama itu harus mendapat izin dari Presiden SBY.