Tarik-ulur antara pemerintah dengan DPR tentang perundingan perdamaian antara Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia berakhir. Damai di Nangroe Aceh Darussalam. Itulah keinginan pemerintah dan DPR yang merupakan representasi keinginan seluruh rakyat Indonesia. Penandatanganan MoU perdamaian dengan GAM di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus tak ada halangan.

Hal tersebut merupakan kesimpulan akhir setelah pemerintah dan DPR mengadakan rapat konsultasi tentang perdamaian di NAD. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tadinya agak bernada keras setelah mendapat penjelasan resmi dari pemerintah akhirnya mendukung langkah pemerintah tersebut.

'Ini sesuai dengan kewenangan pemerintah, sebagai satu bagian upaya penyelesaian konflik Aceh secara damai, komprehensif, dan bermatabat,' ujar Ketua DPR Agung Laksono dalam konferensi pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usai rapat konsultasi di depan kantor presiden, Selasa (9/8).

Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa NAD tidak sama dengan Timor Timur Timtim). Untuk itu Presiden meminta semua pihak tidak perlu kekhawatiran provinsi di ujung Sumatra itu juga akan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tidak perlu khawatir sebagaimana yang pernah terjadi di Timtim dahulu. Ketika itu masalah Timtim diambil alih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sementara untuk masalah Aceh dan Papua tidak ada pihak manapun yang mengambil alih penyelesaiannya," kata Presiden dengan yakin.

Dalam rapat konsultasi tersebut DPR juga mengungkapkan kegusarannya kepada pemerintah akan adanya agenda tersembunyi dari pihak-pihak lain. "Waspadai adanya agenda tersembunyi dari pihak-pihak lain," ungkap Agung Laksono.

Untuk yang satu ini, Fraksi PDIP melalui Panda Nababan jelas-jelas menuding Uni Eropa yang masuk dalam AMM (Aceh Monitoring Mission) memiliki agenda tersembunyi. "Bisa saja Uni-Eropa punya agenda sendiri," kata Panda Nababan kepada wartawan.

Sayang, Panda tak menjelaskan secara tegas apa agenda tersembunyi tersebut. Tapi menurut Panda, bisa saja Uni Eropa yang ada dalam AMM tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran yang timbul sehingga tercipta chaos atau kekacauan. Setelah kacau baru Uni Eropa akan membawa masalah NAD ke PBB.

Karena itu seperti pendapat resmi F-PDIP yang telah dikeluarkan bahwa PDIP tetap tegas menolak internasionalisasi masalah NAD. "Kita tidak mau Uni Eropa dengan masuk ke misi pemantau Aceh atau AMM justru menyalahgunakan hal itu," jelas Panda mewakili F-PDIP.

Bagaimanapun seluruh rakyat Indonesia menginginkan damai tercipta di NAD. Namun ada sedikit perbedaan antara pemerintah dan DPR tentang bagaimana menciptakan perdamaian tersebut. Akhirnya perbedaan tersebut mencapai titik temu yang melegakan.

Tapi bayang-bayang lepasnya Tim-tim dari NKRI tetap tak bisa hilang begitu saja. Bak rantai yang membelenggu setiap kali ada keinginan untuk menciptakan perdamaian di NAD. Tapi menyambut ulang tahun ke-60 Republik Indonesia, rantai belenggu tersebut harus diputuskan dan mari menatap Indonesia yang lebih gemilang di hari esok.