Mayoritas warga Thailand menyetujui sebuah konstitusi yang didukung oleh militer dalam referendum yang baru saja digelar kemarin. Dengan konstitusi baru ini, maka pemenang pemilu tahun 2017 mendatang, bakal berkuasa secara militer.

Komisi Pemilihan Umum Thailand menyebut, 62 persen setuju dengan konstitusi itu, sedangkan 37,9 persen menolak. Dilaporkan sekitar 50 juta pemilih mengikuti pemungutan suara. Hasil perhitungan suara secara penuh bakal diumumkan pada Rabu (10/08) nanti.

Militer mengatakan, konstitusi tersebut dirancang untuk memperbaiki politik Thailand yang terpecah belah selama lebih dari satu dekade. Namun, para penentang bersumpah akan terus menentang konstitusi yang dibekingi oleh militer itu.

Warga Thailand mengikuti referendum mengenai konstitusi baru untuk membuka jalan bagi pemilihan umum 2017 mendatang di negara tersebut. Warga negara menuju tempat pemilihan suara, Minggu (07/08). Konstitusi baru ini dirancang oleh pemerintahan junta militer.

Pemungutan suara ini adalah ujian bagi junta militer yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha. Ia adalah sosok yang melakukan kudeta menggulingkan PM Yingluck Shinawatra pada 2014 lalu.

Junta menyatakan bahwa konstitusi baru ini dirancang untuk memperbaiki situasi politik yang tidak stabil lebih dari satu dekade ini. Prayuth menegaskan, ia tidak akan mengundurkan diri jika masyarakat Thailand menolak konstitusi tersebut. Pemilihan umum tetap dilaksanakan tahun depan, apapun hasilnya nanti.

“Saya mendorong semua orang untuk keluar dan memilih. Untuk memutuskan masa depan negara," kata Prayuth.

Sekitar 200 ribu personel polisi dikerahkan menjaga jalannya pemilihan suara demi konstitusi baru. Meski demikian, pemungutan suara ini juga menimbulkan pro dan kontra. Polisi menahan puluhan orang di antaranya politisi dan aktivisi mahasiswa yang menentang pemungutan suara tersebut.