Ketegasan Presiden Joko Widodo terkait renegosiasi atau perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia seharusnya dipatuhi para pembantunya. Hal tersebut disuarakan salah satu Relawan Jokowi yakni Kornas Jokowi.

Kornas Jokowi menilai, langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, memperpanjang kontrak Freeport telah melawan kebijakan Presiden.

"Kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, agar Sudirman Said dicopot dari kedudukannya sebagai Menteri ESDM. Pasalnya, Sudirman Said tidak berhasil menjalankan Program Nawacita dan menerjemahkan bahasa pimpinan dalam hal ini Presiden yang memberikan lima syarat kepada PT Freepot," kata Ketua Umum Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana, kepada pers, Selasa (01/12).

Menurut Havid, Sudirman Said semestinya memberikan penjelasan dengan tegas kepada PT Freeport Indonesia agar tidak lagi melakukan lobi-lobi dari pintu-pintu yang tidak memiliki wewenang.

“Sebagai seorang menteri, Sudirman Said telah gagal dalam menjalankan amanah rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua. Ketidaktegasannya dalam leadership sungguh minus. Jadi tak perlu lagi dipertahankan sebagai Menteri ESDM," kata Havid.

Havid menilai, Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara sebenarnya secara tidak langsung telah diremehkan oleh PT Freeport Indonesia. Sebab, dalam prosesnya, Freeport justru melakukan cara-cara lain.

"Bila PTFI mendengarkan syarat Presiden maka mereka sepatutnya mengikuti arahan Presiden, bukan malah mencari pintu lain demi dapat perpanjangan kontrak karya," ujar Havid.

Atas dasar itu, kata Havid, Kornas Jokowi yang merupakan organisasi relawan pendukung Jokowi-JK mendesak agar Presiden bertindak tegas dengan memutus kontrak karya PT Freeport Indonesia maupun kontrak-kontrak yang melibatkan pengusaha asing. Khususnya yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. "PT Freeport Indonesua harus hengkang dari bumi pertiwi Indonesia tercinta ini," tandas Havid.