Budayawan Romo Benny Susetyo meminta Presiden Joko Widodo segera sadar dan menjadi dirinya. Ia meilihat masyarakat saat ini sudah mulai kehilangan harapan terhadap Jokowi. Padahal, masyarakat sangat berharap dengan Jokowi menjadi Presiden, kehidupan mereka akan membaik.

"Saya menyoroti tentang fenomena masyarakat yang kehilangan harapan. Dulu orang berharap kalau Jokowi naik, dolar bisa jadi Rp8 ribu, tapi sekarang Rp13 ribu," ujar dia dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (27/03).

Menurut Benny, harapan pada Presiden Jokowi memudar ketika harga dolar naik, tidak ada kepastian hukum dan kedaulatan pangan diingkari. Jokowi, lanjut dia, juga telah memberikan mimpi semu ketika melakukan blusukan ke masyarakat.

Masih kata Benny, Jokowi mulai mengingkari janji-janji kampanyenya. "Ada budaya oplosan adalah seolah-olah dibuat blank, mimpi semu, dengan blusukan memberi harapan kepada petani, diberi traktor tapi diambil kembali. Fenomena ini, ada pertarungan apa?" ungkap budayawan itu.

Maka dari itu, Romo Benny berharap supaya ada kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. "Harus ada sebuah kebijakan yg menguasai hajat orang banyak itu untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan sebagian golongan. Rakyat butuh agenda yang jelas," tandas dia.

Untuk memperbaiki keadaan ini, Benny mendesak Jokowi untuk segera merombak kabinet kerja yang selama kurang lebih 5 bulan tidak efektif bekerja. Ia menilai para menteri kabinet kerja lebih banyak menjadi beban, daripada menjadi pembantu yang menyelesaikan persoalan.

"Para pembantu presiden bukannya mengetahui masalah atau persoalan. Tetapi kebanyakan menteri KW II (tidak berkualitas). Mereka lebih menjadi bagian dari persoalan, bukan pemecah persoalan," ujar Romo.

Benny menilai kebijakan-kebijakan para menteri kabinet kerja lebih reaksioner, bukan merupakan penanggulangan yang berkelanjutan. Sehingga kebijakan para menteri tidak menyentuh akar persoalan yang terjadi. Apalagi, pemilihan menteri ini, menurutnya, lebih berdasarkan bagi-bagi kekuasaan.

"Menteri era Jokowi juga banyak yang mengeluarkan kebijakan berbeda dengan Presiden Jokowi. Bahkan tidak sesuai Nawacita dan Trisaksi. Mereka lebih mengutamakan citra," terangnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar Jokowi-JK merombak total kabinetnya. Perombakan ini, katanya harus dengan parameter yang jelas dan bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan.

"Jokowi harus rombak total kabinetnya dengan parameter yang jelas, seperti profesionalitas, kapasitas, dan integritas. Ini bagian dari upaya membangun sistem yang bersih, karena dengan pemimpin dan sistem yang bersih, maka pemerintahan akan selalu berorientasi pada pelayanan dan kepentingan rakyat," pungkasnya.