Putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah menimbulkan kontroversi. Ini kali kedua, keputusan lembaga hukum soal batas usia calon pemimpin menjadi sorotan publik. Sebelumnya, menjelang Pilpres lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan batas usia untuk presiden dan wakil presiden. 

Putusan Mahkamah Agung ini membuat tudingan bahwa Presiden Jokowi sedang membangun dinasti politik tak bisa lagi dibendung. Menariknya, dalam proses ini banyak pihak lain yang dilibatkan. Sehingga banyak cara untuk menepiskan tudingan bahwa ini adalah proses membangun dinasti politik.

Lalu bagaimana sebenarnya pandangan hukum dari sisi yang lain melihat putusan ini. Endah Lismartini dari politikindonesia.id mewawancarai Asfinawati, aktivis dan advokat untuk masalah Hak Asasi Manusia dan pernah menjabat sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), periode 2017-2021. 

Putusan MA soal batas usia kepala provinsi menuai kontroversi. Bagaimana menurut Anda?

UU tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota mengatur calon berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati/wakil.

Sedangkan di putusan MA, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Putusan ini memungkinkan orang menjadi calon sebelum berusia 30 tahun atau 25 tahun. Jadi dia baru berusia 30 saat pelantikan.  

Artinya ini bertentangan dengan UU, karena UU mengatur sejak calon, bukan setelah jadi. 

Apakah usia 30 sudah cukup layak dan mapan untuk menjadi pemimpin wilayah? 

Sebenarnya, jika tidak pakai konteks saat ini, maka usia seharusnya tidak membatasi, itu diskriminatif. Ukurannya seharusnya pengalaman atau kemampuan 

Bisa saja ada orang berusia 40 tahun tapi tidak punya kemampuan memimpin atau mengatur wilayah. Sebaliknya ada orang berusia 23 tahun tapi sudah pernah menjadi ketua RT selama 5 tahun dan kepemimpinannya menonjol, maka dia lebih mampu menjadi kepala daerah.

Jika tidak ada isu dinasti politik Jokowi, apakah kira-kira putusan soal batas usia minimal 30 tahun tetap bisa diterima publik?

Pertanyannya mungkin, apakah jika tidak ada konteks dinasti politik maka akan ada putusan ini? Jadi memang pertanyaannya harus kita balik. Mana lebih dulu, dinasti baru putusan atau putusan lalu dinasti?

Soal publik, saya pikir sebagian masyarakat akan menerima. 

Banyak pihak mengatakan, proses keputusan MA seperti potong kompas. Bagaimana menurut Anda?

Dalam arti melangkahi undang-undang, iya. Tapi lebih tepat tentang melanggar UU. Prosesnya lebih ke melanggar UU, bukan sekadar melangkahi UU. 

Ini kali kedua pemerintahan Jokowi mengubah batas usia calon pemimpin, sebelumnya ada MK yang mengubat batas usia capres dan cawapres dan memuluskan Gibran. Sulit rasanya menepikan asumsi bahwa ini memang sudah didesain oleh Jokowi. Komentar Anda?

Sebenarnya secara hukum kita tidak bisa secara langsung mengatakan pemerintahan Jokowi karena proses ini terjadi melalui pengadilan. 

Tapi justru menariknya di sini. Seolah-olah, oleh proses yang sah, yaitu melalui pengadilan, dan juga jejak pemohonnya bukan langsung keluarga.

Tapi kita bisa melihat Partai Garuda (Garda Perubahan) banyak mem-back up kebijakan Jokowi melalui pernyataan publiknya. Dan Partai Garuda adalah partai yang mengajukan gugatan soal batas usia calon kepala daerah pada April 2024 lalu. 

Jadi kita bisa bilang, ada modus baru, yang sebenarnya sudah agak lama, yaitu melibatkan pihak lain untuk menunjukkan tidak adanya keterlibatan.

Benarkah elektabilitas yang masih tinggi yang membuat Jokowi masih begitu percaya diri sehingga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika hukum berbangsa dan bernegara?

Saya pikir bukan cuma elektabilitas, tapi juga ada konsolidasi politik. 

Mengapa Jokowi jadi seperti ingin mati-matian mempertahankan kekuasaan? Apa yang diharapkan dan diinginkan?

Sangat terlihat tujuan membentuk dinasti politik. Kita tidak pernah tahu secara pasti, tapi ada pola Presiden, misalnya Soeharto, dan kepala daerah-kepala daerah yang mempertahankan kekuasaan agar tidak diadili atas kejahatan yang dilakukannya saat menjabat termasuk korupsi. []