Isu perombakan kabinet alias reshuffle jilid III kembali mencuat. Kabarnya dalam waktu dekat ini Presiden Joko Widodo akan kembali merombak sejumlah menteri di Kabinet Kerja.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan agar Jokowi tak terlalu sering melakukan reshuffle terhadap menterinya. Sebab jika sering melakukan reshuffle, semakin menunjukkan kelemahan Jokowi dalam memilih menteri. Meskipun urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala pemerintahan negara.

"Reshuffle memang jadi hak prerogatif presiden, namun jangan terlalu sering dilaksanakan. Kalau semakin banyak reshuffle semakin menunjukkan kelemahan presiden dalam memilih," kata Riza, Selasa (25/04).

Riza menekankan dalam reshuffle seharusnya dilakukan dengan cermat dan tak perlu dilakukan hampir setiap tahun. "Kami menyarankan persiden harus lakukan dengan cermat. Jangan sampai ada reshuffle setiap tahun. Meningkatkan kinerja tidak mesti selalu mengganti menteri," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra tersebut.

Kemudian, dalam memilih menteri, Riza menyarankan harus dilihat integritas dan kompetensi dari calon menteri tersebut. Salah satunya bisa dengan melibatkan KPK atau lembaga lain dalam memberikan standar penilaian. "Harapan kami ada standar yang baik yang dilaksanakan dalam memilih menteri," ujar Riza.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung pergantian menteri di Kabinet Kerja bila para pembantunya itu gagal memenuhi target yang ditetapkannya. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (22/04).

“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi.