Total usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 018 sebesar Rp11,3 triliun. Usulan anggaran tersebut dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Total usulan KPU pada pemda sampai 28 Maret 2017 sebesar Rp11,3 triliun untuk 171 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018," kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/04).

Arief menjelaskan anggaran yang diajukan tersebut relatif besar karena daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 banyak memiliki pemilih yang besar.

Ia mencontohkan daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan dan Bali adalah wilayah dengan jumlah pemilih yang besar sehingga membutuhkan dana yang lebih besar. Salah satunya digunakan untuk rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

"Substansi pengusulan anggaran berbeda-beda pada masing-masing daerah, belanja non operasional," ujarnya.

Ketua KPU menjelaskan pihaknya akan menyiapkan pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota karena di beberapa daerah akan berakhir pada Mei 2017. Selain itu, KPU akan menyempurnakan rekrutmen anggota KPU di daerah dalam menghadapi Pilkada serentak.