Presiden Joko Widodo belum memberikan persetujuan atau penolakan terkait 7 proyek pembangunan di Komplek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jokowi meminta agar proyek-proyek tersebut, dikaji lebih mendalam.

Posisi Presiden tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kepada pers, di Jakarta, Kamis (20/08).

“Jadi posisi terakhir oleh Presiden, adalah minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera. Maka dengan demikian, secara resmi itu lah yang menjadi sikap resmi Presiden sampai hari ini," ujar Pramono.

Pernyataan seskab ini seakan membantah keterangan dari Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono yang sebelumnya menyebut, usulan proyek senilai Rp1 triliun lebih ini sudah mendapat persetujuan Jokowi.

Soal persetujuan, ujar Pramono, Menteri Keuangan pasti akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu kepada Presiden. Termasuk masalah surat menyurat, yang pasti melalui Sekretariat Negara. “Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa apakah betul sudah menerima surat, terus terang saya tidak tahu," ujar Pramono.

Anggaran untuk pembangunan 7 proyek DPR, belum diketok meski perencanaannya terus berjalan. Ketujuh proyek itu adalah Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR. Tujuh proyek ini disebut akan memakan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun.

Meski belum ada kepastian kapan proyek ini dimulai, namun sayembara desain kompleks parlemen sudah dilempar ke publik. Hadiahnya cukup menggiurkan, totalnya Rp 500 juta. Dari sayembara itu juga diketahui pagu anggaran pra-rancangan senilai Rp6,175 miliar lebih.

Presiden Joko Widodo sempat direncanakan akan meresmikan pencanangan 7 proyek ini pada 14 Desember 2015 lalu namun batal.