Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bertambahnya jumlah rakyat miskin sebanyak 860 ribu jiwa menjadi 28,59 juta jiwa hingga Maret 2015. Data empiris BPS itu menunjukkan, ada kemunduran yang dialami rakyat Indonesia sejak pemerintahan baru ini terbentuk.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro, mengatakan, BPS tidak bermain dengan kata-kata karena mereka berbicara berdasarkan data.

“Silakan, dinarasikan sendiri bagaimana memaknai data BPS itu. Yang jelas, itu data empiris yang tidak bisa dibantah bahwa ada kemunduran yang dialami rakyat Indonesia sejak pemerintahan ini terbentuk," ujar Siti kepada pers, Senin (21/09).

Siti menyebut, melalui data itu terlihat bahwa indeks kesengsaraan masyarakat meningkat. Pemerintahan saat ini yang terpilih lewat pilpres 2014 yang seharusnya mengoreksi pemerintahan yang lama, justru membuat rakyat Indonesia set back dan mengalami kemunduran.

“Pemerintahan yang baru harusnya memperbaiki pemerintahan lama, bukan malah mundur. Sekarang, kondisi ekonomi semakin buruk mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, harga-harga yang melambung tinggi, perusahaan yang melakukan PHK yang membuat jumlah pengangguran dan orang miskin bertambah," ujar dia.

Siti menyebut, kondisi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kualitas pemilu presiden (pilpres) lalu, yang menentukan bagaimana kewibawaan dan kualitas pemerintahan yang berkuasa. Jika prosesnya penuh dengan kepura-puraan maka hasilnya juga pemerintahan yang penuh dengan kepura-puraan.

“ilpres itu tak berhenti di pemilihannya saja. Kualitas proses dan tahapan pilpres menentukan apakah pemerintahan yang terbentuk bisa menjalankan praktek good governance atau tidak. Kalau tahapannya memang melalui lipservice maka hasilnya seperti yang kita saksikan sekarang," ujar Siti.