Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan banyak penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran. Masalah tersebut akan dibicarakan oleh ICW bersama Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama dan KPK.

"Pak Wagub, ICW dan KPK akan membahas bersama," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri usai bertemu dengan Ahok di Balai Kota, Kamis (10/04).

Menurut Febri, ICW sudah melaporkan temuan tersebut kepada Ahok dan Ahok berjanji akan menindaklanjuti hasil temuan ini. "Pak Wagub sudah minta, nanti KPK investigasi."

Febri mengatakan, supaya KJP tepat sasaran, Pemprov DKI harus memperbaiki sistem yang ada saat ini. Sebab sistem kuota yang diterapkan saat ini bisa membuat sekolah sembarangan menentukan siswa penerima KPJ. Contohnya sekolah mendapat kuota 20, karena siswa miskin di sana sedikit, akhirnya siswa yang tidak layak menerima malah dimasukan ke dalam kuota.

"Sekolah yang menerapkan kuota penerima KJP itu dihapus dan diganti dengan rangking siswa, biar kelihatan mana yang prioritas," saran Febri.

Menurut ICW, siswa digolongkan miskin jika pendapatan keluarganya di bawah Rp 2,5 juta rupiah per bulan.