PT Freeport Indonesia berencana memberhentikan 12 ribu karyawan kontraktornya dalam pekan ini. Freeport McMoRan sebagai induk usaha PT Freeport Indonesia menyatakan PHK tidak dapat dihindarkan karena kegiatan operasi perusahaan terhenti sebagai imbas dari dihentikannya ekspor konsentrat oleh pemerintah.

President and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard C Adkerson, menyampaikan keputusan itu akan diambil pada pekan ini. Langkah itu dilakukan, agar perusahaan secara finansial dapat berjalan normal.

"Minggu ini, kami akan stop karyawan kontraktor kita. Dari 30 ribu-an karyawan, ada 12 ribu karyawan langsung yang jadi bagian karyawan kontrak kita. Saya sedih hadapi kenyataan ini. Kami lakukan ini bukan karena nego dengan pemerintah tapi terpaksa agar bisnis bisa berjalan secara finansial," sebut Richard di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/02).

Ia mnyebut, jumlah karyawan Freeport Indonesia sebanyak 32 ribu, sebagian besarnya merupakan karyawan nasional atau dalam negeri. Richard mengklaim tidak ada perbedaan perlakuan PHK antara pekerja lokal dan pekerja ekspatriat.

"Tapi memang sekitar 97-98 persen karyawan kami adalah nasional, termasuk jumlah yang cukup besar untuk Papua. Ekspatriat kami hanya di bawah 10 persen," terang dia.

Richard beralasan, sejak dihentikannya izin ekspor pada 12 Januari 2017, pengiriman konsentrat ke pabrik pengolahan di Gresik tak dapat dilakukan.

"Selama ini, ada dua kapal yang loaded dan shipping ke Gresik setelah izin ekspor dihentikan. Tapi, karena ada pemogokan kerja, kami tidak bisa kirim konsentrat. Setelah itu, kami akan hentikan operasi pabrik 10 hari lagi, karena tidak ada storage untuk simpan konsentrat," ujarnya.

Produk yang diekspor Freeport ke luar negeri sekitar 60 persen, sedangkan yang dapat diolah di dalam negeri hanya 40 persen.

Richard berharap, ada solusi dari pemerintah. Ia menyatakan, jika tidak, maka dalam 120 hari sejak ketentuan izin ekspor diterbitkan, pihaknya akan melakukan Arbitrase ke Badan Hukum Internasional.

"Kalau enggak bisa jual 60 persen produk Anda, bagaimana bisa kerja. Kami harap bisa dapat solusi. Kami tidak bermaksud mendikte pemerintah, kami terus berupaya bekerja sama dengan pemerintah," ujar dia.