Sederetan kasus yang dibuka ke publik belakangan ini, dimanfaatkan momentumnya oleh sejumlah politisi untuk kepentingan politik. Banyaknya kasus yang mencuat ke publik terkait dengan institusi Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Patrialis Akbar, dicurigai sebagai upaya untuk mendongkel Patrialis dari jabatannya.

Kecurigaan itu dikemukakan oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy. Dia mengatakan ada pihak yang berupaya mendongkel Patrialis dengan memanfaatkan momentum rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. “Kemungkinan ke arah itu, ada," ujar Tjatur di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/01).

Namun, Tjatur tidak berani tunjuk hidung tentang pihak yang ingin menyingkirkan Patrialis dari kabinet tersebut. "Tapi saya tidak tahu orangnya," kilah dia.

Dalam pandangan Tjatur, aksi untuk mendongkel jabatan Patrialis sebagai sesuatu yang wajar. Pasalnya, Patrialis berasal dari partai politik. "Biasa jabatan politik dan strategis selalu begitu," terang dia.

Di mata Tjatur, prestasi Patrialis di Kemenkum HAM cukup bagus. Terlebih lagi, dia baru menjabat selama setahun. “Baru setahun menjabat, pembenahan kan tidak gampang. Sistemnya sudah ada tetapi banyak yang melaksanakannya tidak sesuai," ucapnya bernada membela.