Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk membayar cicilan utang negara. Tahun depan, hampir sekitar Rp500 triliun cicilan utang yang harus dibayar oleh pemerintah.

"Bayar cicilan, bayar pokok, tahun depan kira-kira hampir Rp500 triliun, 20 persen daripada anggaran. Itu untuk bayar cicilan dan utang," kata JK di Jakarta, Kamis (27/10).

Akibatnya, APBN tak mampu untuk mendorong ekonomi dari sektor pembangunan.

"APBN yang disetujui tidak mampu mendorong ekonomi jadi sektor pembangunan yang lebih akseleratif. Itu keadaan yang kita hadapi. Artinya, maka solusinya adalah semua harus berhemat," kata Wapres.

Pemerintah harus melakukan penghematan di berbagai sektor, termasuk anggaran birokrasi. Para kepala daerah harus mengurangi biaya yang selama ini lebih banyak untuk pelayanan internal dan birokrasi.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen pada pelayanan masyarakat dengan menaikkan subsidi seperti melalui biaya kesehatan dan pendidikan. "Ini menjadi bagian untuk menutup ketimpangan keadilan, tetapi di lain pihak tentu mengurangi anggaran untuk pembangunan," katanya.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2017 dengan asumsi dasar dan postur anggaran yang diyakini lebih realistis. Dalam postur anggaran yang disepakati, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun atau naik Rp12,7 triliun, dari rencana semula sebesar Rp1.737,6 triliun.

Sementara anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.080,5 triliun, atau naik Rp10 triliun dari rencana semula sebesar Rp2.070 triliun. Dari postur tersebut, defisit anggaran dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp330,2 triliun. Angka ini setara dengan 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).