Saat ini Indonesia menghadapi kendala besar akan defisit anggaran akibat subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membengkak. Para pemimpin daerah diminta untuk bersama-sama mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Permintaan itu disampaikan Wakil Presiden Boediono di hadapan para gubernur dan sebagian bupati dan walikota dari seluruh Indonesia, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (16/03).

Pemerintah tidak bisa membiarkan kondisi subsidi yang terus membengkak. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya bisa sangat negatif terhadap kondisi keuangan negara. Untuk bisa menyeimbangkan hal ini, pemerintah berupaya mengurangi membengkaknya subsidi dengan mengurangi belanja-belanja negara yang tak perlu dan tak mendesak, termasuk menaikkan harga BBM subsidi.

“Kalau kita tidak melakukan apa-apa, defisit anggaran bisa mencapai lebih dari 4 persen. Hal ini sudah melanggar aturan keuangan negara. Karena itu belanjanya yang harus dipotong,” ujar Wapres.

Diterangkan Boediono, pemerintah sudah menyiapkan paket-paket kompensasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang akan terkena dampak langsung kenaikan BBM. Paket kompensasi itu termasuk bantuan yang diberikan tunai dan stimulus infrastruktur yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan layanan publik dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM termasuk konversi energi ke gas.

Wapres mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal kebijakan kenaikan harga BBM. Ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan, antara lain merencanakan suplai BBM dengan baik sehingga mengurangi risiko penimbunan dan merencanakan tarif angkutan terutama di kota-kota besar sehingga tidak terlalu membebani masyarakat.

“Situasi ini akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara langsung. Maka kita harus bekerja bersama-sama mengingat ini masalah nasional, semua daerah akan mengalami dampaknya. Mari kita sama-sama mengelola ketenangan sosial di daerah masing-masing,” pinta Wapres.