Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana pemindahan Ibukota negara. Alasannya, perpindahan ibukota akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Partai ini mengusulkan, konsep Jakarta Raya guna mengatasi permasalahan Ibukota.

Sebelum menyatakan penolakan, rencana pemindahan Ibukota Negara, menjadi wacana hangat dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Atlet Century Park, Jakarta Minggu (17/10).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari PKS Triwisaksana mengatakan, agar lebih efektif, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada pembenahan tata ruang dan mengoptimalkan angkutan massal.

Diterangkannya pula, konsep Jakarta Raya adalah membangun kota megapolitan yang mengintegrasikan kota-kota administrasi di provinsi DKI Jakarta dengan kota atau kabupaten yang berada di sekitarnya dalam kesatuan politik, kesatuan administrasi negara, kesatuan kelembagaan, kesulitan pembiayaan, kesatuan perencanaan tata rung, dan kekuatan dasar hukum.

"Tentu saja, konsep ini baru bisa dilaksanakan dengan melepaskan egoisme daerah-daerah yang bersangkutan dan mengutamakan kepentingan bersama," katanya.

Dalam pandangan Triwisaksana, permasalahan Jakarta sampai saat ini belum dapat teratasi. Masalah tersebut antara lain banjir, kemacetan dan degradasi lingkungan yang ditandai dengan menurunnya permukaan air tanah, serta penataan pemukiman yang tidak sehat.

Menurutnya, tata ruang tidak tepat menjadi penyebab kemacetan dan banjir. "Impementasi tata ruang yang kacau dan tidak tepat dianggap menjadi penyebab kemacetan dan banjir yang menjadi wajah utama Jakarta," tandas dia.